Forum Sosialisasi Jakumhanneg: Pemkot Prabumulih Siap Integrasikan Kebijakan Pertahanan ke Daerah

PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Pemerintah Kota Prabumulih melalui Wakil Wali Kota, Franky Nasril, S.Kom., M.M., menghadiri kegiatan Sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sekaligus pemaparan draf Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) 2025–2029. 

Acara yang berlangsung di Ballroom The Alts Hotel Palembang, Kamis (25/9), itu menjadi momentum penting dalam memperkuat arah kebijakan pertahanan Indonesia di masa depan.

Franky hadir bersama Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Prabumulih, Drs. Amilton, mewakili Wali Kota Prabumulih. Sementara dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr. H. Sunarto, S.Sos., M.Si., mewakili Gubernur.

Dari pihak Dewan Pertahanan Nasional, narasumber utama yakni Marsma TNI Dr. Agung Karyanyto, S.Sos., M.Si., Tenaga Ahli Madya Deputi Bidang Geostrategi, memberikan paparan terkait urgensi penyusunan Jakumhanneg.

BACA JUGA:Pemerintah Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan, Evaluasi Ketat Dilakukan

BACA JUGA:Xiaomi 15T Pro 2025: Flagship Killer dengan Dimensity 9400+ dan Kamera Leica

Jakumhanneg 2025–2029 disusun sebagai landasan penyelenggaraan pertahanan negara yang adaptif terhadap dinamika global, regional, maupun nasional. 

Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan geopolitik modern, sekaligus menjadi pedoman bagi daerah dalam mengintegrasikan strategi pertahanan dengan pembangunan wilayah.

Sejumlah kepala daerah dan pejabat dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Selatan turut hadir, antara lain Wali Kota Lubuk Linggau, Wali Kota Pagar Alam, Sekretaris Daerah Kabupaten PALI, jajaran OPD Provinsi Sumsel, hingga perwakilan akademisi dan undangan lainnya.

Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota Prabumulih menekankan pentingnya forum ini sebagai ajang koordinasi lintas daerah.

“Kebijakan pertahanan negara adalah hal fundamental. Pemerintah daerah wajib memahami, mendukung, serta mengintegrasikan arah kebijakan tersebut ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dengan begitu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kedaulatan bangsa dapat terwujud secara nyata,” ujar Franky.

Acara berlangsung khidmat dengan perhatian penuh dari peserta. Melalui forum ini, pemerintah daerah di Sumatera Selatan diharapkan semakin siap mengambil peran strategis dalam mendukung kebijakan pertahanan nasional lima tahun ke depan.