Pasca Diduga Tolak Pasien Gawat Darurat: 18 Pegawai Disanksi, RS AR Bunda Siap Berbenah Perbaiki Segala Lini

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Senin , 04 Aug 2025 - 22:39

Pasca Diduga Tolak Pasien Gawat Darurat: 18 Pegawai Disanksi, RS AR Bunda Siap Berbenah Perbaiki Segala Lini--

Selain itu, DPRD meminta Dinkes memperketat pengawasan ke semua rumah sakit di Prabumulih demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria SH MSi menyatakan akan memanggil pimpinan Rumah Sakit (RS) Bunda untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan penundaan penanganan pasien gawat darurat yang melibatkan anak Wali Kota Prabumulih, H. Arlan.

Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Deni Victoria, yang akrab disapa DV, usai menghadiri Rapat Paripurna ke-XXVI Masa Persidangan ke-III pada Senin malam, 28 Juli 2025.

"Ya nanti kita panggil, tapi biarkan dulu pihak Dinas Kesehatan menyelesaikan (investigasi)," ungkap DV saat dikonfirmasi oleh awak media.

Pemanggilan pihak manajemen RS Bunda akan dilakukan setelah Dinas Kesehatan Kota Prabumulih merampungkan proses investigasi.

DV menegaskan pentingnya klarifikasi dari pihak rumah sakit untuk memastikan bahwa pelayanan medis diberikan sesuai dengan standar profesional, terutama dalam situasi darurat seperti yang terjadi pada anak Wali Kota.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, Djoko Listyano, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses investigasi awal.

Salah satu temuan signifikan adalah penyimpanan obat kedaluwarsa yang tercampur dengan obat-obatan yang masih layak pakai.

“Memang ada beberapa temuan, termasuk soal obat-obatan kedaluwarsa yang disimpan di tempat yang sama dengan obat yang masih layak digunakan,” jelas Djoko.

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap standar operasional dan etika layanan kesehatan di rumah sakit. Masyarakat kini menunggu langkah selanjutnya dari DPRD dan Dinas Kesehatan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang dan memberikan kepastian pelayanan medis yang profesional bagi seluruh warga.

Dengan perhatian yang semakin besar terhadap kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, masyarakat Prabumulih berharap agar langkah-langkah tegas diambil untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pasien terjaga dengan baik.(*)

pasca diduga tolak pasien gawat darurat: 18 pegawai disanksi, rs ar bunda siap berbenah perbaiki segala lini                            prabumulih, koranprabumulihpos.com – kasus dugaan penolakan pasien darurat berusia 4 tahun yang tak lain adalah anak kandung wali kota prabumulih, h arlan, akhirnya berbuntut panjang. 
dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota prabumulih memanggil pihak rs ar bunda prabumulih untuk mengklarifikasi langsung insiden tersebut dalam rapat yang digelar senin 4 agustus 2025.
dalam rapat tersebut, pemilik rs ar bunda, dr h abdul rachman sp og mm, menyampaikan komitmennya untuk melakukan pembenahan besar-besaran. “insyaallah dengan kejadian ini, kita akan memperbaiki di segala lini dan segala bidang,” ujarnya.
sebagai langkah awal, pihak rumah sakit telah menindak 18 pegawai yang bertugas pada malam kejadian. “ada yang dinonaktifkan, ada pula yang diturunkan jabatannya. semuanya sudah diganti, termasuk kepala-kepala (ketua tim),” tambah dr rachman.
baca juga:dprd prabumulih bakal panggil pihak rs swasta: buntut penolakan terhadap anak walikota saat kondisi darurat
baca juga:dorong semangat sepak bola lokal, ketua dprd prabumulih dukung penuh kejuaraan wali kota cup 2025 
ia juga menegaskan, ke depan pihaknya akan meningkatkan pelayanan dengan menghadirkan konsultan khusus dalam waktu dekat. 
terkait temuan obat kedaluarsa oleh tim dinas kesehatan (dinkes) prabumulih, dr rachman menjelaskan bahwa obat tersebut sudah dipisahkan untuk dimusnahkan. “laporan dari bawahan, obat tersebut juga sudah dipisah,” katanya.
plt kepala dinkes prabumulih, djoko listiano, menyampaikan pihaknya tetap menjalankan pengawasan sesuai ketentuan. “walaupun sudah ada iktikad baik akan melakukan perubahan, tapi aturan akan kita laksanakan dengan adanya evaluasi secara langsung,” ungkapnya.
menurut djoko, evaluasi mencakup manajemen dan tenaga medis di rs ar bunda. ia berharap kejadian serupa tak terulang lagi di rumah sakit lain. “jangan sampai ada kejadian ini lagi. karena masyarakat datang ke prabumulih untuk mendapatkan pelayanan atas penyakit yang dideritanya,” ujarnya.
baca juga:rampungkan lpj apbd 2024, dprd prabumulih gelar rapat paripurna 
baca juga:lindungi kota dari ancaman batubara: komisi ii dprd prabumulih desak larangan tambang masuk rpjmd
sementara itu, ketua dprd prabumulih, h deni victoria sh msi, menegaskan pentingnya perubahan manajemen dan pengawasan lebih ketat. “tadi sudah ada komunikasi dan kita mendapatkan kesimpulan bahwa rs bunda ini harus melakukan perubahan, khususnya pada permasalahan manajemen,” jelas politisi demokrat tersebut.
ia juga menekankan bahwa sanksi ini bukan hanya untuk kasus yang menimpa keluarga wali kota, tapi juga sebagai upaya memastikan pelayanan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat. “sanksi diberikan ke manajemen, karena mungkin bukan saja terjadi ke pak wali kota, tapi mungkin masyarakat lain juga,” tuturnya.
selain itu, dprd meminta dinkes memperketat pengawasan ke semua rumah sakit di prabumulih demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
sebelumnya, ketua dprd kota prabumulih, h. deni victoria sh  msi menyatakan akan memanggil pimpinan rumah sakit (rs) bunda untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan penundaan penanganan pasien gawat darurat yang melibatkan anak wali kota prabumulih, h. arlan.
baca juga:mediasi eks sekuriti - pt mmu terkait tuntutan upah lembur memanas, ini pesan komisi ii dprd prabumulih
baca juga:giliran honorer r4 ngadu ke dewan: dprd prabumulih surati wali kota agar r4 - r5 diperjuangkan jadi paruh wakt
pernyataan tegas ini disampaikan oleh deni victoria, yang akrab disapa dv, usai menghadiri rapat paripurna ke-xxvi masa persidangan ke-iii pada senin malam, 28 juli 2025.
"ya nanti kita panggil, tapi biarkan dulu pihak dinas kesehatan menyelesaikan (investigasi)," ungkap dv saat dikonfirmasi oleh awak media.
pemanggilan pihak manajemen rs bunda akan dilakukan setelah dinas kesehatan kota prabumulih merampungkan proses investigasi. 
dv menegaskan pentingnya klarifikasi dari pihak rumah sakit untuk memastikan bahwa pelayanan medis diberikan sesuai dengan standar profesional, terutama dalam situasi darurat seperti yang terjadi pada anak wali kota.
sementara itu, plt. kepala dinas kesehatan kota prabumulih, djoko listyano, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses investigasi awal. 
baca juga:dprd prabumulih gerak cepat, temui kemendagri perjuangkan nasib honorer yang gagal pppk
baca juga:dprd prabumulih gelar paripurna: pengesahan jadwal raperda rpjmd 2025–2029 - pedoman penyelenggaraan cadangan
salah satu temuan signifikan adalah penyimpanan obat kedaluwarsa yang tercampur dengan obat-obatan yang masih layak pakai.
“memang ada beberapa temuan, termasuk soal obat-obatan kedaluwarsa yang disimpan di tempat yang sama dengan obat yang masih layak digunakan,” jelas djoko.
kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap standar operasional dan etika layanan kesehatan di rumah sakit. masyarakat kini menunggu langkah selanjutnya dari dprd dan dinas kesehatan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang dan memberikan kepastian pelayanan medis yang profesional bagi seluruh warga.
dengan perhatian yang semakin besar terhadap kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, masyarakat prabumulih berharap agar langkah-langkah tegas diambil untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pasien terjaga dengan baik.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 5 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan