Mediasi Eks Sekuriti - PT MMU Terkait Tuntutan Upah Lembur Memanas, Ini Pesan Komisi II DPRD Prabumulih

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Senin , 28 Jul 2025 - 21:20

Mediasi Eks Sekuriti - PT MMU Terkait Tuntutan Upah Lembur Memanas! DPRD Komisi II Prabumulih: Semua Pihak harus Menahan Diri--

PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Masih ingat dengan tuntutan uang lembur dari mantan pegawai PT Maju Mandiri Utama (MMU) beberapa waktu lalu?

Nah, kemarin antara mantan petugas keamanan bersama PT MMU duduk satu meja yang dimediasi oleh Komisi II DPRD Kota Prabumulih.

Mediasi berlangsung di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Prabumulih pada Senin 28 Juli 2025.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Prabumulih, Feri Alwi, SH MH, dan turut dihadiri oleh Kepala Disnaker Prabumulih, H. Sanjay Yunus, SH MH, perwakilan Disnaker Provinsi Sumatera Selatan, perwakilan HRD PT MMU, serta keenam mantan pekerja yang melayangkan laporan.

Dalam mediasi tersebut, berlangsung cukup panas. Mantan sekuriti PT MMU bersikeras menuntut pembayaran lembur yang mereka klaim menjadi hak selama bertahun-tahun.

“Kami sering bekerja lebih dari 8 jam sehari, tapi tidak pernah menerima kompensasi lembur sesuai aturan ketenagakerjaan,” tegas Edi, salah satu mantan pekerja.

Sebaliknya, pihak perusahaan yang diwakili HRD dan Legal Manager PT MMU, Ali Bintoro, menolak tuntutan tersebut. Ia beralasan tidak ada surat perintah lembur (SPL) resmi yang dapat dijadikan bukti, sehingga klaim tersebut tidak sah secara hukum.

“Perusahaan tidak pernah memerintahkan lembur. Karena tidak ada dokumen pendukung, klaim itu tidak dapat dibuktikan,” ujar Ali.

Feri Alwi menegaskan, DPRD hadir sebagai fasilitator agar persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Ia berharap kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa harus membawa perkara ini ke pengadilan hubungan industrial.

“Belum ada titik temu, jadi akan dilanjutkan musyawarah lanjutan di kantor Disnaker Prabumulih,” jelas Feri.

mediasi eks sekuriti -  pt mmu terkait tuntutan upah lembur memanas, ini pesan komisi ii dprd prabumulih                            prabumulih, koranprabumulihpos.com – masih ingat dengan tuntutan uang lembur dari mantan pegawai pt maju mandiri utama (mmu) beberapa waktu lalu? 
nah, kemarin antara mantan petugas keamanan bersama pt mmu duduk satu meja yang dimediasi oleh komisi ii dprd kota prabumulih. 
mediasi berlangsung di ruang rapat badan anggaran (banggar) dprd prabumulih pada senin 28 juli 2025.
rapat dipimpin langsung oleh ketua komisi ii dprd prabumulih, feri alwi, sh mh, dan turut dihadiri oleh kepala disnaker prabumulih, h. sanjay yunus, sh mh, perwakilan disnaker provinsi sumatera selatan, perwakilan hrd pt mmu, serta keenam mantan pekerja yang melayangkan laporan.
baca juga:giliran honorer r4 ngadu ke dewan: dprd prabumulih surati wali kota agar r4 - r5 diperjuangkan jadi paruh wakt
baca juga:dprd prabumulih gerak cepat, temui kemendagri perjuangkan nasib honorer yang gagal pppk
dalam mediasi tersebut, berlangsung cukup panas. mantan sekuriti pt mmu bersikeras menuntut pembayaran lembur yang mereka klaim menjadi hak selama bertahun-tahun.
“kami sering bekerja lebih dari 8 jam sehari, tapi tidak pernah menerima kompensasi lembur sesuai aturan ketenagakerjaan,” tegas edi, salah satu mantan pekerja.
sebaliknya, pihak perusahaan yang diwakili hrd dan legal manager pt mmu, ali bintoro, menolak tuntutan tersebut. ia beralasan tidak ada surat perintah lembur (spl) resmi yang dapat dijadikan bukti, sehingga klaim tersebut tidak sah secara hukum.
“perusahaan tidak pernah memerintahkan lembur. karena tidak ada dokumen pendukung, klaim itu tidak dapat dibuktikan,” ujar ali.
feri alwi menegaskan, dprd hadir sebagai fasilitator agar persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. ia berharap kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa harus membawa perkara ini ke pengadilan hubungan industrial.
baca juga:dprd prabumulih gelar paripurna: pengesahan jadwal raperda rpjmd 2025–2029 - pedoman penyelenggaraan cadangan
baca juga:sidak ke perumda tirta prabujaya, komisi ii dprd prabumulih soroti aset terbengkalai dan air keruh
“belum ada titik temu, jadi akan dilanjutkan musyawarah lanjutan di kantor disnaker prabumulih,” jelas feri.
ia juga menambahkan bahwa disnaker kota prabumulih bersama pengawas ketenagakerjaan disnaker provinsi akan terlibat aktif demi mendorong solusi adil.
“kami harap semua pihak menahan diri. kalau bisa selesai secara damai, itu lebih baik,” tegas politisi dari partai amanat nasional (pan) ini.
ali bintoro menyebut pihak perusahaan terbuka untuk mencari solusi yang wajar. namun, ia kembali menekankan pentingnya bukti hukum yang sah.
“kami menunggu penawaran dari mantan karyawan. kalau ada dasar hukum yang kuat tentu kami pertimbangkan. tapi kalau hanya klaim sepihak, sulit dipenuhi,” jelasnya.
baca juga:ketua dprd prabumulih tinjau langsung progres jalan pasar subuh: bukti nyata sinergi pemerintah - wakil rakyat
baca juga:desak perbaikan jalan rusak di desa kemang tanduk, dprd prabumulih mediasi pemdes dengan perusahaan
sementara itu, edi yang mewakili mantan sekuriti mengatakan mereka siap mengikuti proses musyawarah yang direncanakan dprd dan disnaker.
“kami hanya menuntut hak kami. kalau memang musyawarah jadi jalannya, kami siap,” ujarnya singkat.
kepala disnaker prabumulih, h sanjay yunus, menegaskan pihaknya akan mengawasi penuh proses mediasi lanjutan. ia berharap solusi yang dicapai dapat diterima kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
“kami akan dampingi sampai ada titik temu. harapannya masalah ini selesai tanpa konflik panjang,” kata sanjay.
kasus ini mencuat setelah enam mantan sekuriti pt mmu mengadukan dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan. mereka mengaku sering bekerja hingga 12 jam sehari namun hanya menerima upah untuk 8 jam kerja.
baca juga:tak mengalir sepekan, dprd prabumulih minta pdam distribusikan air bersih dengan tangki
baca juga:benahi pasar subuh, wako cak arlan dan ketua dprd prabumulih kompak cor jalan
sementara itu, pihak perusahaan berpegang bahwa tidak pernah ada perintah resmi lembur, sehingga klaim lembur dianggap tidak berdasar.
mediasi lanjutan di kantor disnaker prabumulih dijadwalkan dalam waktu dekat sebagai upaya untuk menemukan solusi damai.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 29 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan