Pemkot Palembang Usulkan 1.778 Tenaga Honorer R4 Jadi PPPK Paruh Waktu, Jadi Daerah Pertama di Indonesia

PALEMBANG, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Pemerintah Kota Palembang resmi mengusulkan sebanyak 1.778 tenaga honorer non database atau yang tergabung dalam kategori R4, untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Langkah ini sekaligus menjadikan Palembang sebagai daerah pertama yang bergerak cepat memperjuangkan nasib tenaga honorer R4 ke pemerintah pusat.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyampaikan komitmennya secara langsung saat menerima audiensi perwakilan Aliansi R4 di kantor wali kota, Rabu (23/7/2025).

“Pagi ini kami menerima aspirasi forum R4 yang meminta pengangkatan PPPK paruh waktu. Kami sudah mengusulkan ke Kemenpan RB sebanyak 1.778 orang tenaga R4 untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Usulan ini sudah kami kirim sekitar dua minggu lalu,” ujar Ratu Dewa.

BACA JUGA:Imbas Dugaan PPPK Siluman, Peserta PPPK Lulus Tahap 2 di Prabumulih Pertanyakan Jadwal Tes Kesehatan

BACA JUGA:Belum Umumkan Seleksi PPPK Tahap II, Sejumlah Instansi Terancam Kena Sanksi dari BKN!

Ratu Dewa menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil pembahasan lintas kementerian dan petunjuk teknis lebih lanjut dari Kemenpan RB serta BKN.

“Kami sudah komunikasi, tinggal menunggu tindak lanjut dan arahan teknis berikutnya. Setelah itu akan kami susun langkah-langkah selanjutnya,” terangnya.

Langkah cepat ini, kata Ratu Dewa, menjadi wujud nyata perhatian dan keseriusan Pemkot Palembang dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer yang selama ini belum terakomodir dalam database nasional.

Ketua Aliansi R4 Kota Palembang, Wawan Setiabudi, menyampaikan rasa syukur sekaligus harapan besar setelah pertemuan dengan Wali Kota.

BACA JUGA:Dinyatakan Lulus Seleksi PPPK, 68 Honorer Pemkot Prabumulih Terancam Tak Diangkat

BACA JUGA:154 Honorer R3 Prabumulih Gagal PPPK Diusulkan Jadi Paruh Waktu: Tetap Digaji hingga Pelantikan

“Alhamdulillah, setelah bertemu dengan Pak Wali Kota, kami punya harapan baru. Kami hanya ingin ada kejelasan status, semoga Menpan RB dan BKN bisa berpihak kepada kami,” ungkap Wawan.

Ia menegaskan, ribuan tenaga honorer R4 yang tergabung dalam aliansi ini sebagian besar sudah mengabdi bertahun-tahun dan ikut mengikuti tes PPPK tahap II, namun gagal karena keterbatasan kuota formasi.