Kegiatan PT BAS Dituding Penyebab Utama Banjir Besar Melanda Kebun Masyarakat Desa Pulau Panggung

Reporter: Aldo |

Editor: Tedy |

Rabu , 10 Jan 2024 - 03:22

Kegiatan PT BAS Dituding Penyebab Utama Banjir Besar Melanda Kebun Masyarakat Desa Pulau Panggung--

Kementerian ESDM untuk mencabut ijin usaha pertambangan PT BAS.

Desak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim untuk mencabut ijin lingkungan PT BAS.

Gakkum KLHK harus menegakkan hukum atas kejadian ini.

Desak Ditjen PDASRH KLHK agar PT BAS melakukan pemulihan DAS Sungai Oal.

''PT BAS harus bertanggung jawab atas semua kerugian masyarakat baik materiil maupun imateriil," tegas Febrian Putra Sopah.

Tahun 2023: Dua kali banjir merendam lahan masyarakat.

Desember 2023: Banjir parah melumpuhkan aktivitas masyarakat.

Bencana Ekologis: Kelalaian PT BAS berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat Desa Pulau Panggung.

Peristiwa ini menyoroti urgensi perlindungan lingkungan dan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak buruk aktivitas mereka.

Masyarakat dan pihak terkait perlu bersatu untuk mencari solusi dan mendorong tindakan hukum yang adil. (Palpos/*)

kegiatan pt bas dituding penyebab utama banjir besar melanda kebun masyarakat desa pulau panggung                            muara enim - kegiatan pt bas dituding penyebab utama banjir besar melanda kebun masyarakat desa pulau panggung.
kejadian itu bermula dari 24 desember 2023, warga mendapatkan informasi tentang banjir di kebun masyarakat desa pulau panggung kabupaten muara enim provinsi sumatera selatan. 
setelah pengecekan lokasi, kebenaran banjir terkonfirmasi. sehingga pada 27 desember 2023, warga melaporkan bahwa banjir di kebun masyarakat disebabkan oleh longsornya tanah disposal pt bas (bara alam sejahtera) yang menghambat aliran sungai oal.
baca juga:lapas sekayu sebagai lokasi khusus, bawaslu koordinasi pengawasan pemilu 2024
pihak perusahaan mengakui pergeseran tanah pada 12 desember 2023. 
''banjir melanda lahan masyarakat seluas +30 ha milik 17 kepala keluarga," terang perwakilan walhi sumsel febrian putra sopah, didampingi galang suganda, dalam rilisnya diterima palpos.id selasa 09 januari 2024.
menurut febrian putra sopah, masyarakat menuduh pt bas tidak memberikan informasi terkait peristiwa ini.
dan pada 28 desember 2023, masyarakat sepakat untuk mendatangi kantor pt bas bersama-sama.
baca juga:jarak kelahiran bisa diatur dengan program kb
''lalu pada tanggal 02 januari 2024, 17 korban banjir meminta pertanggungjawaban dari pt bas," ungkap febrian putra sopah.
adapun berita acara dari pt bas dengan poin-poin:
-memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan terdampak.
-mengecek status lahan untuk menentukan kewajiban pt bas atau pt pmss.
-warga meminta pengecekan lokasi untuk menghitung kerugian tanaman, menolak kompensasi tali asih.
-meninjau lahan bersama untuk menghitung besaran ganti rugi tanaman.
-pemilik lahan meminta penyelesaian yang adil dan pantas.
-masyarakat menolak berita acara dan kompensasi senilai 2 juta rupiah per kepala keluarga.
setelah itu, pada tanggal 03 januari 2024, masyarakat menghubungi walhi sumsel untuk mendapatkan pendampingan.
dan pada 5 januari 2024, tim investigasi walhi sumsel turun ke lokasi banjir.
hasil investigasi walhi itu menemukan fakta lapangan:
-penimbunan/penyempitan sungai oal oleh pt bas untuk aktivitas pertambangan.
-longsor tanah disposal pt bas ke sungai oal, menyebabkan banjir di lahan masyarakat hulu sungai.
analisis dan rekomendasi:
hasil temuan fakta lapangan:
pt bas melakukan aktivitas pertambangan di zona penyangga sungai oal, menyebabkan penyempitan aliran sungai.
tanah disposal pt bas longsor ke sungai oal, menyebabkan banjir di lahan masyarakat hulu sungai.
analisa kejadian:
pt bas melakukan aktivitas pertambangan di zona penyangga, bertentangan dengan fungsi zona tersebut.
dengan kejadian itu, tegas febrian putra sopah walhi sumsel memberitan rekomendasi sebagai berikut:
kementerian esdm untuk mencabut ijin usaha pertambangan pt bas.
desak dinas lingkungan hidup kabupaten muara enim untuk mencabut ijin lingkungan pt bas.
gakkum klhk harus menegakkan hukum atas kejadian ini.
desak ditjen pdasrh klhk agar pt bas melakukan pemulihan das sungai oal.
''pt bas harus bertanggung jawab atas semua kerugian masyarakat baik materiil maupun imateriil," tegas febrian putra sopah.
tahun 2023: dua kali banjir merendam lahan masyarakat.
desember 2023: banjir parah melumpuhkan aktivitas masyarakat.
bencana ekologis: kelalaian pt bas berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat desa pulau panggung.
peristiwa ini menyoroti urgensi perlindungan lingkungan dan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak buruk aktivitas mereka. 
masyarakat dan pihak terkait perlu bersatu untuk mencari solusi dan mendorong tindakan hukum yang adil. (palpos/*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 5 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan