Pendidikan di Barak Militer, Menteri HAM Nilai Kebijakan Jabar Membangun Karakter

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Minggu , 11 May 2025 - 16:00

Pendidikan di Barak Militer, Menteri HAM Nilai Kebijakan Jabar Membangun Karakter--

pendidikan di barak militer, menteri ham nilai kebijakan jabar membangun karakter                            denpasar, koranprabumulihpos.com – menteri hak asasi manusia, natalius pigai, memberikan dukungan terhadap kebijakan gubernur jawa barat, dedi mulyadi, yang mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer sebagai bagian dari pendidikan karakter.
“ketika pemerintah provinsi jawa barat melakukan kebijakan yang mau terkait dengan sebagaimana yang dilihat saat ini (mengirim siswa nakal ke barak militer), ya itu kan pendidikan yang bagus,” ujar pigai saat memberikan kuliah umum di universitas mahendradatta, denpasar, bali, pada sabtu.
menurutnya, program tersebut merupakan langkah positif dalam mempersiapkan generasi muda. ia menilai bahwa pendidikan di barak militer dapat memperkuat mental, membentuk karakter, serta meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab pada siswa.
“sekarang pertanyaannya, kalau pendidikan itu baik atau tidak baik, pendidikan itu melanggar tidak, dalam konstitusi kita pendidikan itu hak sekaligus kewajiban, jadi pemerintah bertanggung jawab mendidik, pemerintah bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas, yang baik, membentuk karakter mental, moral, disiplin, dan tanggung jawab,” jelasnya.
baca juga:mencegah konflik sosial: komnas ham fokus pantau 13 provinsi dalam pilkada 2024
baca juga:komnas ham tangani 1.227 kasus pelanggaran di 2024, daerah ini terbanyak
meski kebijakan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk komnas ham dan sejumlah psikolog, pigai justru mempertanyakan dasar penolakan tersebut. ia menegaskan bahwa selama tidak ada kekerasan fisik dalam prosesnya, maka kebijakan tersebut sah-sah saja dan tidak melanggar hak asasi manusia.
“yang tidak boleh adalah pendidikan disertai dengan cara mengganggu fisik, itu yang tidak boleh,” tegasnya.
terkait penolakan dari komnas ham, pigai mempertanyakan dasar hukum yang digunakan lembaga tersebut. “komnas ham pakai aturan apa? ketika saya bilang sepanjang tidak mengganggu fisik, pendidikan bagus, di dunia ini atau di bawah kolong langit ini yang namanya pendidikan itu ya benar,” tambahnya.
ia juga menegaskan bahwa inisiatif mengirim siswa ke barak militer bukan berarti menyerahkan pendidikan kepada tni. menurutnya, yang dilakukan hanyalah memindahkan lokasi belajar, bukan mengganti fungsi institusi pendidikan.
baca juga:kadin jabar bertindak! kumpulkan pengusaha untuk lawan gangguan ormas dan premanisme
baca juga:24 ribu rumah tangga di jabar dapat sambungan listrik gratis
“kalau kegiatan contoh, kegiatan-kegiatan yang kita adakan di tempat aula-aula itu apa, itu cuma tempat, sekarang orang kawin, kan kita juga di tempat perkawinan, wisuda di universitas, kegiatan, seminar, diskusi, cuma tempat itu,” jelas pigai.
dalam kuliah umumnya, pigai juga menyinggung pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas menyambut indonesia emas 2045, termasuk dari aspek etika, keterampilan, moral, dan karakter bangsa.
“bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang bagus, keterampilan yang baik, etika, moral, mental yang bagus untuk menyongsong 2045, karena 2035 kita sudah go global,” pungkasnya.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 15 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan