Efisiensi Belanja Pemerintah: Kemenlu RI Kena Potongan Anggaran Rp2,03 Triliun

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM -  Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp2,03 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun tersebut.

"Komisi I DPR RI telah menyetujui pemangkasan anggaran Kemenlu RI untuk tahun 2025 sebesar Rp2.032.000.137.571, atau sekitar 20,53 persen dari total pagu yang awalnya sebesar Rp9.896.588.491.000.

Dengan pemangkasan ini, alokasi anggaran Kemenlu menjadi Rp7.864.450.920.000," kata Wakil Ketua DPR RI, Dave Laksono, dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Kemenlu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Dave menjelaskan alokasi anggaran Kemenlu setelah efisiensi, yang terdiri dari beberapa program, yaitu program dukungan manajemen dengan anggaran Rp6.552.920.411.000, penegakan kedaulatan serta hukum dan perjanjian internasional Rp10.852.397.000, perlindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik Rp223.739.941.000, peran Indonesia dalam kerja sama multilateral Rp493.546.903.000, serta diplomasi dan kerja sama internasional Rp583.391.268.000.

Sekretaris Jenderal Kemenlu RI, Cecep Herawan, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran senilai Rp2,03 triliun terdiri dari pemangkasan belanja barang sebesar Rp1,49 triliun dan belanja modal sebesar Rp540 miliar.

Cecep memberikan beberapa penjelasan terkait penyesuaian yang perlu dilakukan oleh Kemenlu dalam rangka efisiensi anggaran tersebut. Ia menekankan bahwa mengingat kekhususan tugas Kemenlu, beberapa item anggaran tidak dapat dipangkas secara penuh, terutama yang berkaitan dengan operasional perwakilan RI di luar negeri.

"Efisiensi pada anggaran sewa akan berdampak pada pembayaran sewa 99 kantor, gedung, dan wisma perwakilan RI di luar negeri, serta fasilitas sewa rumah bagi 1.133 home staff yang bertugas di luar negeri," ujar Cecep.

Selain itu, penerapan efisiensi pada anggaran perjalanan dinas akan mempengaruhi rotasi dan mutasi para duta besar, konsul jenderal, serta home staff yang perlu dipindahkan ke perwakilan RI di luar negeri pada tahun 2025.

"Pada tahun 2025, kami membutuhkan mutasi sekitar 750 pegawai beserta keluarga mereka, belum termasuk pemindahan pimpinan perwakilan seperti duta besar dan konsul," lanjutnya.

Efisiensi juga akan berimbas pada beberapa tugas dan fungsi utama satuan kerja pusat dan perwakilan RI di luar negeri, termasuk dalam hal perjalanan dinas yang mendukung partisipasi Indonesia dalam perundingan dan pertemuan internasional tingkat bilateral, regional, dan multilateral.

Cecep juga menjelaskan bahwa efisiensi pada belanja infrastruktur akan mempengaruhi pembayaran untuk pengadaan gedung yang dilakukan sejak tahun 2016 dengan mekanisme pembelian cicilan pada tujuh perwakilan RI di luar negeri, serta dampaknya terhadap renovasi dan restorasi gedung perwakilan.

Di sisi lain, efisiensi ini juga akan berdampak pada pemeliharaan aset seperti gedung dan kendaraan dinas di perwakilan RI, kontribusi terhadap organisasi internasional, serta fasilitas kunjungan delegasi dalam rangka sidang internasional di wilayah kerja perwakilan.

Meski ada pemangkasan anggaran, Cecep menegaskan bahwa Kemenlu RI tetap akan memastikan pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan optimal.(*)