10 Kebijakan Efisiensi Anggaran yang Akan Dijalankan BKN: Kerja Kantor 3 Hari hingga Hemat Listrik

Reporter: Dina M |

Editor: Ros Suhendra |

Kamis , 06 Feb 2025 - 14:57

10 Kebijakan Efisiensi Anggaran yang Akan Dijalankan BKN: Kerja Kantor 3 Hari hingga Hemat Listrik --Foto: dok bkn

7. Penyesuaian pakaian kerja yang lebih nyaman dan praktis.

8. Penggunaan anggaran yang lebih terarah dan efektif.

9. Penguatan kerja sama dengan donor, mitra, dan pihak ketiga dengan tetap mengutamakan prinsip good governance.

10. Kantor Regional bertanggung jawab memastikan layanan konsultasi kepegawaian dapat diselesaikan dengan tuntas di setiap wilayah.

Pada kesempatan tersebut, Zudan juga menegaskan bahwa BKN berkomitmen untuk mempermudah ASN dalam mengatasi berbagai tantangan terkait manajemen kepegawaian.

Hal ini mencakup penyelesaian isu-isu hukum, kesejahteraan, karier ASN, serta peluang pengembangan karier fungsional dan peningkatan pendidikan ASN yang lebih mudah diakses.

Di akhir sambutannya, Kepala BKN mengajak seluruh pegawai BKN dan ASN di seluruh Indonesia untuk menyikapi kebijakan efisiensi anggaran sebagai sebuah kesempatan, bukan hambatan.

“Ini adalah tantangan untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan kepada masyarakat, sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan,” tutupnya.(*)

10 kebijakan efisiensi anggaran yang akan dijalankan bkn: kerja kantor 3 hari hingga hemat listrik                             jakarta, koranprabumulihpos.com – kepala badan kepegawaian negara (bkn), prof. zudan arif, mengungkapkan sepuluh kebijakan strategis yang akan diterapkan oleh bkn dalam merespons instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd tahun anggaran 2025. 
pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan apel pagi rutin yang diikuti oleh seluruh pegawai bkn di pusat, kantor regional, serta upt bkn secara daring.
dalam arahannya, zudan arif menekankan pentingnya penerapan kebijakan yang adaptif dan efisien guna menjalankan tugas secara efektif sesuai dengan instruksi presiden. 
“efisiensi anggaran memerlukan pendekatan kerja yang lebih fleksibel dan responsif, sehingga setiap tugas dapat diselesaikan dengan optimal,” ujarnya.
baca juga:kip kuliah 2025 resmi dibuka, perhatikan 6 hal ini sebelum mendaftar
baca juga:pertamina drilling dan pertagas tandatangani mou untuk pengembangan teknologi ccs/ccus
zudan juga menyatakan bahwa instruksi presiden tentang efisiensi anggaran ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk lebih tanggap, efisien, dan transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
berikut adalah sepuluh kebijakan utama yang akan diterapkan bkn:
1. penghapusan jam kerja fleksibel.
2. penerapan sistem kerja efisien, seperti work from anywhere (wfa) dua hari dalam seminggu, dengan tiga hari kerja di kantor.
3. pengawasan kinerja pegawai melalui sistem pelaporan yang jelas dan terukur.
4. pembatasan perjalanan dinas baik di dalam maupun luar negeri.
5. peningkatan koordinasi yang responsif melalui platform daring.
6. pengelolaan penggunaan energi secara efisien.
7. penyesuaian pakaian kerja yang lebih nyaman dan praktis.
8. penggunaan anggaran yang lebih terarah dan efektif.
9. penguatan kerja sama dengan donor, mitra, dan pihak ketiga dengan tetap mengutamakan prinsip good governance.
10. kantor regional bertanggung jawab memastikan layanan konsultasi kepegawaian dapat diselesaikan dengan tuntas di setiap wilayah.
pada kesempatan tersebut, zudan juga menegaskan bahwa bkn berkomitmen untuk mempermudah asn dalam mengatasi berbagai tantangan terkait manajemen kepegawaian.
hal ini mencakup penyelesaian isu-isu hukum, kesejahteraan, karier asn, serta peluang pengembangan karier fungsional dan peningkatan pendidikan asn yang lebih mudah diakses.
di akhir sambutannya, kepala bkn mengajak seluruh pegawai bkn dan asn di seluruh indonesia untuk menyikapi kebijakan efisiensi anggaran sebagai sebuah kesempatan, bukan hambatan. 
“ini adalah tantangan untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan kepada masyarakat, sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan,” tutupnya.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 7 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan