Dr Hilmin: Tidak ada Larangan yang Kami Langgar, Terkait Hasil Survei LPI yang Disebut tak Kredibel

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Kamis , 21 Nov 2024 - 21:34

Dr Hilmin, Tidak ada Larangan yang Kami Langgar, Terkait Hasil Survei LPI yang Disebut tak Kredibel --prabupos

Lebih lanjut Hilmin menuturkan, Partai Golkar memiliki hasil survei sendiri memiliki kepentingan untuk mengawal proses pemenangan paslon yang didukung dan diusung partai Golkar.

"Oleh karena itu kalau ada pihak yang keberatan, tidak memiliki legal standing untuk mengadu ke KPU dan Bawaslu," ucapnya.

Masih kata Hilmin, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan tim hukum bahwa rilis hasil survei yang dilakukan beberapa waktu lalu

Adalah hak Partai Golkar selaku partai politik yang diatur dalam UU partai politik yang bertujuan untuk membela kader, anggota partai dan mengawal proses pemenangan dalam pilkada.

Sementara, Liyus Eka Brahma, Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan, menambahkan bahwa hasil survei yang dirilis adalah hasil penelitian ilmiah yang sah dan tidak melanggar peraturan yang ada.

Ia menekankan bahwa partai memiliki hak untuk merilis hasil survei sebagai bagian dari strategi politik mereka dalam memenangkan calon yang diusung.

"Undang-Undang pemilu tidak ada larangan untuk lembaga survei merilis hasil survei mereka atapun wajib terdaftar dalam KPU. Peraturan KPU tersebut hanya mengatur tentang rilis hasil quick count dan kami merilis hasil survei tersebut tidak dimasa minggu tenang. Artinya tidak ada larangan yang kami langgar," tegasnya.

Sementara, menjawab pertanyaan mengenai metodologi survei yang dilakukan, Dr. Hilmin menjelaskan bahwa survei tersebut mengikuti pedoman pada buku karangan Prof. Dr. Sugiono.

Dikatakannya didalam buku professor Sugiono, untuk populasi yang mencapai satu juta, sampel sebanyak 400 orang sudah cukup representatif dengan margin error antara 4-5 persen.

"Dan tingkat kepercayaan 95 persen. Itu sudah sepakat ahli statistik silahkan kawan buka bukunya atau buka buku statistik 400 sample itu cukup mewakili,” ungkapnya.

dr hilmin: tidak ada larangan yang kami langgar, terkait hasil survei lpi yang disebut tak kredibel                             prabumulih, koranprabumulihpos.com - hasil survei lingkar publik independen (lpi) yang dirilis oleh partai golkar,  
dengan hasil calon walikota prabumulih suryanti ngesti rahayu-mat amin mendapatkan dukungan sebesar 65 persen lebih unggul dari dua pasangan lainnya masih menjadi sorotan.
bahkan hasil survei yang dilakukan dari tanggal 8 hingga 13 november 2024,  tersebut mendapat kritikan dan protes dari berbagai kalangan. beberapa pihak menyebut survei tersebut sebagai "abal-abal" dan tak kredibel.
tak hanya itu ada pihak yang menganggap sebagai bagian dari upaya menciptakan opini publik yang tidak objektif. 
baca juga:lagu bergema guncang kampanye bergema , erie suzan: bergema, bergema, bergema nomor 3
baca juga:masyarakat prabumulih padati kampanye akbar ngesti-amin: ikut senam sehat hingga sholawat, 27 november pilih n
nah, terkait hal itu ketua pemenangan pemilu partai golkar provinsi sumatera selatan, dr hilmin, angkat bicara dengan menggelar konferensi pers yang digelar di kayu manis coffee & resto pada 21 november 2024.
hilmin menyatakan bahwa data yang dirilis adalah bagian dari strategi partai golkar untuk mengawal pemenangan pasangan calon yang mereka dukung. 
dalam kesempatan itu menggarisbawahi pentingnya memahami aturan yang berlaku dalam konteks pemilu, dimana survei yang dilakukan oleh lembaga resmi seperti lpi tidak termasuk dalam kategori hitung cepat yang diatur oleh undang-undang pemilu.
"coba kawan-kawan wartawan baca undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 449 poin 3.  pelaksanaan penghitungan cepat hasil pemilu wajib mendaftarkan diri ke kpu paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara,” ungkap hilmin didampingi liyus eka brahman, ketua tim hukum paslon ngesti-amin, jhon fitter sh mh dan mantan ketua dprd prabumulih, sutarno se mikom.
baca juga:ketahanan pangan, polres prabumulih luncurkan gugus tugas dan aksi penanaman bibit
baca juga:evaluasi kinerja operator spbe, dinas kominfo prabumulih tekankan tanggung jawab dan transparansi
“dalam pasal ini terkait lembaga survei ataupun lembaga research, hasil dari kajian ilmiah yang itu bukan termasuk dalam hitung cepat yang diatur dalam undang-undang ini maka boleh dilakukan sebelum minggu tenang," imbuhnya.
"saya ulang lagi yah seluruh lembaga research atau survey di dalam uu pemilu tahun 2017 boleh menyampaikan rilisnya sepanjang bukan untuk hitung cepat, maka itu diperbolehkan.  hasil pemilu yang dirilis pada saat hitung cepat di tps itu lembaga survei wajib mendaftar kepada kpu," tegasnya.
lebih lanjut hilmin menuturkan, partai golkar memiliki hasil survei sendiri memiliki kepentingan untuk mengawal proses pemenangan paslon yang didukung dan diusung partai golkar. 
"oleh karena itu kalau ada pihak yang keberatan, tidak memiliki legal standing untuk mengadu ke kpu dan bawaslu," ucapnya. 
baca juga:antisipasi politik uang, bawaslu prabumulih tingkatkan patroli pengawasan
baca juga:bawaslu prabumulih dan kejari teken mou; upaya pencegahan pengelolaan anggaran hibah 
masih kata hilmin, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan tim hukum bahwa rilis hasil survei yang dilakukan beberapa waktu lalu 
adalah hak partai golkar selaku partai politik yang diatur dalam uu partai politik yang bertujuan untuk membela kader, anggota partai dan mengawal proses pemenangan dalam pilkada.
sementara, liyus eka brahma, ketua pemenangan pemilu partai golkar provinsi sumatera selatan, menambahkan bahwa hasil survei yang dirilis adalah hasil penelitian ilmiah yang sah dan tidak melanggar peraturan yang ada. 
ia menekankan bahwa partai memiliki hak untuk merilis hasil survei sebagai bagian dari strategi politik mereka dalam memenangkan calon yang diusung.
baca juga:bawaslu prabumulih dan kejari teken mou; upaya pencegahan pengelolaan anggaran hibah
baca juga:usai trafo pln, giliran mesin atm; sasaran pencurian di prabumulih, pelaku gagal bawa uang 
"undang-undang pemilu tidak ada larangan untuk lembaga survei merilis hasil survei mereka atapun wajib terdaftar dalam kpu. peraturan kpu tersebut hanya mengatur tentang rilis hasil quick count dan kami merilis hasil survei tersebut tidak dimasa minggu tenang.  artinya tidak ada larangan yang kami langgar," tegasnya.
sementara, menjawab pertanyaan mengenai metodologi survei yang dilakukan, dr. hilmin menjelaskan bahwa survei tersebut mengikuti pedoman pada buku karangan prof. dr. sugiono. 
dikatakannya didalam buku professor sugiono, untuk populasi yang mencapai satu juta, sampel sebanyak 400 orang sudah cukup representatif dengan margin error antara 4-5 persen.
"dan tingkat kepercayaan 95 persen. itu sudah sepakat ahli statistik silahkan kawan buka bukunya atau buka buku statistik 400 sample itu cukup mewakili,” ungkapnya.
baca juga:5 kali masuk bui, jumadi tertangkap lagi; terancam 20 tahun penjara gara-gara narkoba
baca juga:ikadi prabumulih kembali gelar pelatihan khutbah jum'at
hilmin juga menyebutkan bahwa mereka telah melakukan survei sebelumnya, dan hasil terakhir menunjukkan peningkatan dukungan terhadap pasangan ngesti-amin sebesar 8 persen. 
ia mengaitkan tren positif ini dengan berbagai faktor, termasuk keberhasilan kepemimpinan ridho yahya di prabumulih yang membangun kepercayaan publik terhadap calon yang diusung oleh golkar.
ketua tim hukum paslon ngesti-amin, jhon fitter, juga memberikan penjelasan terkait legalitas hasil survei tersebut. 
ia menegaskan bahwa tidak ada persoalan hukum yang terkait dengan hasil survei yang dirilis oleh partai golkar. 
baca juga:3 bulan 2 kali musibah kebakaran, menimpa smp muhammadiyah prabumulih
baca juga:instalasi listrik smp muhammadiyah perlu dilakukan pengecekan
menurutnya, selama pemilu belum memasuki masa minggu tenang, semua pihak masih memiliki hak untuk menyampaikan hasil survei mereka. 
jhon juga mengingatkan agar semua pihak tidak saling hujat. "beda pilihan itu hal yang biasa," tegasnya.
jhon fitter juga mengungkapkan bahwa pihaknyapun telah melaporkan seorang wartawan yang diduga menyebarkan berita palsu mengenai praktik politik uang. 
ia mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam jurnalisme, terutama dalam konteks pemilu yang sensitif.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 22 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan