Lahan BUMN dan Harta Sitaan Koruptor Jadi Solusi Percepat Program Perumahan Murah Erick Thohir

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kementerian Perumahan sedang mencari solusi untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memetakan potensi lahan-lahan yang dimiliki oleh BUMN, yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan.

Salah satu jenis lahan yang tengah dibidik adalah tanah milik BUMN yang terletak di area stasiun kereta api. Erick menjelaskan, beberapa lahan di kawasan ini sebelumnya tidak dimanfaatkan secara optimal, namun kini telah dimodifikasi menjadi area Transit Oriented Development (TOD), yang mengintegrasikan hunian dan transportasi. Pembangunan tersebut memungkinkan adanya subsidi untuk warga yang membutuhkan perumahan terjangkau.

“Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Menteri (Maruar Sirait), kami memetakan aset BUMN yang berpotensi mendukung pembangunan perumahan. Lahan stasiun kereta api, yang dulu tidak dimanfaatkan, kini bisa menjadi lahan produktif untuk TOD,” ujar Erick Thohir.

Erick juga menambahkan bahwa Kementerian Perumahan tengah memetakan berbagai lokasi yang dapat digunakan untuk mempercepat realisasi pembangunan perumahan rakyat. Salah satunya, yang menjadi perhatian adalah tanah yang berasal dari hasil sitaan kasus korupsi.

BACA JUGA:Ingin Saldo DANA Gratis? Coba Menulis di Joylada dan Raup Penghasilan dari Rumah

BACA JUGA:Pemerintah Garap Potensi Pajak dari Ekonomi Bawah Tanah, Fokus pada Sektor CPO

“Pak Ara (Maruar Sirait) juga mendorong untuk memanfaatkan tanah-tanah yang disita dari pelaku korupsi. Tanah ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan ketersediaan lahan perumahan yang belum termanfaatkan,” tambah Erick.

Selain itu, Erick juga menjelaskan bahwa program ini akan mencakup kerjasama dengan Perumnas, salah satu perusahaan yang dapat mengelola lahan BUMN dan aset lainnya untuk membangun rumah rakyat. Menurutnya, pemerintah tengah mencari cara agar harga rumah yang dibangun dalam program ini tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Untuk memastikan rumah yang dibangun terjangkau, cicilan rumah yang awalnya 15 tahun, kini akan diperpanjang hingga 30 tahun. Kami juga berupaya agar harga rumah yang ditawarkan bisa lebih murah, dengan memanfaatkan tanah yang tidak perlu dibeli,” ungkap Erick.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan akses lebih mudah bagi masyarakat untuk memiliki rumah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset negara yang ada.