Pro dan Kontra Anggaran 20 T Kementerian HAM, Bisa Picu Korupsi?

KORANPRABUMULIHPOS.COM - Setelah dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Presiden Prabowo Subianto, Natalius Pigai menghadapi tantangan besar dengan hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp64 miliar.

Baru-baru ini, Pigai mengungkapkan keinginannya untuk meningkatkan anggaran Kementerian HAM menjadi Rp20 triliun. Menurutnya, anggaran saat ini terlalu minim untuk memenuhi kebutuhan Direktorat Jenderal, sekretariat, serta kantor wilayah yang ada.

Pigai menjelaskan bahwa anggaran Rp64 miliar hanya cukup untuk satu Direktorat Jenderal. "Masih ada Direktorat Jenderal lainnya, sekretariat, dan kantor wilayah yang perlu diperhatikan," ujarnya.

Ia menekankan bahwa permohonan kenaikan anggaran tersebut bertujuan agar pembangunan dalam sektor HAM dapat dilakukan secara optimal. Pigai merasa bahwa angka Rp20 triliun adalah jumlah yang ideal untuk mendukung upaya pembangunan di bidang HAM di Indonesia.

BACA JUGA:Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Tewas, Israel Tegaskan Konflik Masih Berlanjut

BACA JUGA:Mayor Teddy Jadi Sekretaris Kabinet Prabowo-Gibran, Intip Besaran Gajinya

"Saya optimis bisa memanfaatkan anggaran itu dengan baik, karena saya sudah berpengalaman di lapangan selama belasan tahun," tegasnya.

Ia juga menginformasikan bahwa telah berkomunikasi dengan Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan terkait permohonan anggaran tersebut. "Saya yakin jika negara memiliki anggaran, saya ingin Rp20 triliun," tambahnya.

Dalam pandangannya, dengan peningkatan anggaran, kementeriannya dapat melaksanakan program-program yang lebih efektif untuk melindungi dan memajukan HAM di Indonesia.

Namun, permohonan Pigai ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk aktivis Papua, Veronika Koman. Dalam cuitannya, Veronika mempertanyakan alasan di balik permintaan dana sebesar itu setelah Pigai menjabat sebagai menteri. "Saya belajar HAM sampai S2 dan belum pernah melihat konsep pembangunan HAM seperti ini. Untuk apa uang sebanyak itu?" tulisnya.

BACA JUGA:Unduh Foto Resmi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran di Sini!

BACA JUGA:Prioritas Kepentingan Rakyat: Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Resmi Dilantik

Dino Pati Djalal, mantan Duta Besar RI untuk AS, juga menyuarakan keberatannya. Ia menyebutkan bahwa permintaan tersebut tidak realistis dan kemungkinan besar tidak akan disetujui oleh Presiden Prabowo, Menteri Keuangan, atau DPR. "Pernyataan ini berisiko dan bisa mengarah pada pengeluaran anggaran yang tidak jelas, bahkan korupsi," ujarnya.

Menanggapi kritik tersebut, Natalius Pigai memberikan penjelasan melalui akun media sosialnya, menyatakan bahwa ia ingin membangun Universitas HAM yang terintegrasi dengan pusat studi HAM internasional. Ia juga berencana mendirikan laboratorium HAM dan rumah sakit yang berfokus pada isu-isu HAM.