PALEMBANG, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Fraksi NasDem di DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan pentingnya netralitas pemerintah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Sumsel, Nopianto, mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, agar tidak terlibat dalam praktik politik yang meragukan, terutama terkait rencana rotasi jabatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.
Nopianto mengungkapkan bahwa rencana rotasi jabatan yang akan dilakukan sebelum Pilkada berpotensi memiliki muatan politik, yang dapat memicu ketidakpuasan di masyarakat.
"Kami melihat bahwa proses rotasi jabatan di OPD atau badan di Pemprov Sumsel saat ini tampaknya bernuansa politik, mengingat Pilkada semakin dekat," ujarnya saat konferensi pers di Palembang pada Selasa (1/10/2024).
BACA JUGA:Mewujudkan Standar Tinggi, Sinergi Pertamina EP Ramba dan BUMD Petro Muba
BACA JUGA:BNPB Tanggapi Serius Karhutla di Sumsel
Pentingnya Netralitas Pj Gubernur
Menurutnya, langkah rotasi jabatan oleh Pj Gubernur yang hanya menjabat sementara itu tidaklah bijak, terutama menjelang Pilkada. Nopianto menegaskan bahwa jika rotasi dilakukan tanpa alasan yang jelas, hal tersebut dapat menciptakan persepsi negatif di kalangan masyarakat, yang mungkin merasa ada agenda politik tersembunyi.
"Jika rotasi tetap berlangsung, kami khawatir itu akan memunculkan nuansa politik yang tidak diinginkan," tegasnya.
Dia menambahkan bahwa jika rotasi jabatan dilakukan untuk mengisi kekosongan akibat pejabat yang maju dalam Pilkada, hal itu masih bisa dimaklumi, asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Selama mengikuti prosedur dan proses penilaian, itu tidak jadi masalah. Namun, jika dilakukan menjelang Pilkada tanpa alasan yang jelas, hal itu perlu dipertanyakan," tambahnya.
BACA JUGA:Bank Sumsel Babel Raih Sertifikasi ISO 37001:2016
BACA JUGA:Pemerintah Kabupaten Muara Enim: Penerimaan PPPK 2024 Berbasis Prioritas
Kekhawatiran Fraksi NasDem semakin beralasan mengingat potensi gejolak masyarakat jika rotasi jabatan dilaksanakan tanpa penjelasan yang jelas.
Nopianto menjelaskan bahwa saat ini tidak ada urgensi mendesak untuk melakukan rotasi pejabat, apalagi di tengah situasi politik yang sensitif.