JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) akan meluncurkan sebuah platform layanan digital terpadu nasional yang direncanakan untuk 40 ribu pengguna pada akhir September ini.
Platform ini mencakup portal layanan publik terintegrasi bernama INAku, portal administrasi pemerintahan INAgov, serta identitas digital terintegrasi INApas.
Sebagai langkah awal, pemerintah menargetkan untuk mengumpulkan 40 ribu umpan balik hingga akhir 2024.
“Kami akan meluncurkan ini bulan ini dalam skala terbatas, dengan tujuan untuk mendapatkan umpan balik dari 10 ribu hingga 40 ribu pengguna. Harapannya, kami bisa mengatasi berbagai masalah terkait teknologi pemerintahan (Govtech) sebelum meluncurkan versi yang lebih luas,” jelas Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas dalam laporan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 di Jakarta, Senin 23 September 2024.
BACA JUGA:Peta Politik 2024, KPU Umumkan 1.553 Pasangan Calon Kepala Daerah di Indonesia
BACA JUGA:Menkominfo Minta Tambahan Anggaran Rp 13,27 Triliun di 2025
Setelah mengumpulkan 40 ribu umpan balik, Azwar mengungkapkan bahwa tahun depan, pemerintah akan meluncurkan platform ini secara bertahap di wilayah-wilayah yang sudah siap.
“Target kami sampai Desember adalah mencapai 40 ribu pengguna, dan pada 2025, kami akan meluncurkannya secara bertahap di daerah-daerah tertentu yang siap untuk pilot project,” katanya.
Pengembangan portal layanan digital ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2023.
Azwar menjelaskan bahwa peluncuran portal layanan digital terintegrasi ini menjadi langkah penting dalam transformasi digital yang dapat mempercepat pembangunan.
BACA JUGA:Inovasi Data Nasional, Pembangunan Tiga Pusat Data di Era Digital
BACA JUGA:Wardah Dukung Perempuan Muda Hadapi Tantangan Digital Melalui Wardah Youth Ambassador 2024
Ia mengacu pada contoh Estonia, yang berhasil meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita secara signifikan dalam dua dekade berkat sistem layanan yang telah terdigitalisasi.
“Seperti Estonia yang mencatat pertumbuhan PDRB sepuluh kali lipat dan Tiongkok yang mampu mengurangi kemiskinan sebesar 0,6 persen melalui program digital yang tepat sasaran,” tambah Azwar.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas P2DD, memaparkan beberapa kemajuan yang telah dicapai oleh Satgas.