TAHAPAN PILKADA SERENTAK 2024 Sumber : PKPU NO 2 Tahun 2024
KPU RI Resmi Luncurkan Tahapan Pilkada Serentak 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi meluncurkan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024. Peluncuran ini disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono pada Minggu (31/03/2024 ) di Garuda Mandala, Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari menyampaikan, dalam proses penyelenggaraan pemilu harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi kode etik yang berlaku. Seluruh jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota wajib selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat hukum, dan pihak terkait dalam pelaksanaan pilkada serentak.
“Secara teknis saya meminta kepada teman-teman KPU provinsi, kabupaten/kota, senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, TNI, kejaksaan, dan dengan pengadilan supaya dalam mengerjakan pekerjaan ataupun tugas penyelenggaraan pilkada dapat bekerja dengan baik,” kata Hasyim.
Peserta
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Partisipasi Aktif Warga Negara dalam Pilkada 2024 dengan Langka .
1. MENGAWAL DEMOKRASI MELALUI PENGAWASAN PARTISIP ATIF
Hak dan Kewajiban Rakyat dalam pelaksanaan PEMILU/Pemilihan
Dasar Penguatan Partisipasi masyarakat
Fungsi Bawaslu
Strategi pengawasan partisipatif
Kenapa Masyarakat harus terlibat