Jakarta - Pemerintah menetapkan kuota impor beras pada 2024 sebesar 2 juta ton, namun dalam waktu dekat akan masuk 1 juta ton beras impor yang merupakan sisa kuota 2023.
Masuknya beras impor ini di sayangkankan petani, pasalnya berbarengan dengan masa panen raya. Hal tersebut diungkapkan Cahya (52), petani asal Cikarang saat berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di acara Gebyar Diskon Pupuk di Gudang Lini III Cikarang Bekasi (Pupuk Indonesia/PKC/C375), Jawa Barat, Minggu (4/2/2024).
Cahya mengatakan kebijakan impor beras pemerintah saat panen raya membuat harga beras lokal menjadi turun. Padahal di momen itu mereka berharap bisa mendapat untung besar.
BACA JUGA:Catat Bos! Karyawan Masuk Saat Pemilu Berhak Dapat Uang Lembur
"Kenapa pada saat panen raya pemerintah itu melakukan impor beras. Kan ini menjadi persoalan untuk petani karena harga menurun, kasihan. Mereka itu berharap saat panen raya harga lumayan gitu lho," kata Cahya.
Seperti diketahui, impor beras yang akan segera masuk diperuntukkan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP).
CBP ini digunakan pemerintah untuk penyaluran bantuan beras dan intervensi pasokan dan harga. Karena seperti diketahui, akibat rendahnya produksi, harga beras masih tinggi.
BACA JUGA:Mengenang Wee Cho Yaw, Legenda Perbankan Singapura yang Wafat di Usia 95 Tahun
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menampik anggapan sebagian pihak bahwa masuknya beras yang berasal dari pengadaan luar telah memukul harga gabah di tingkat petani. Menurutnya, justru Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) di Desember 2023 dinilai BPS mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Jadi kalau ada yang menyampaikan harga di tingkat petani jatuh di bawah, tidak benar. Hari ini confirmed, harga di tingkat petani, NTPP itu harga terbaik itu, di tahun ini. Harga di petani tinggi, gabah di atas Rp 7.000, ada yang Rp 8.000," tegasnya, dalam keterangannya
Akibat tingginya harga gabah di petani, maka ketika menjadi beras tentunya juga meningkat dua kali lipat. Jika harga gabah Rp 7.000 sampai Rp 8.000 per kg, maka harga beras bisa menjadi Rp 14.000 sampai Rp 16.000 per kg. Angka itu di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 10.900 per kg.
BACA JUGA:Catat Bos! Karyawan Masuk Saat Pemilu Berhak Dapat Uang Lembur
Untuk itu, adanya bantuan pangan beras dilakukan untuk membantu masyarakat kelas bawah agar tidak terdampak oleh tingginya harga beras. Kemudian program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar juga memberikan pilihan masyarakat bisa mendapatkan beras lebih murah.
"Kemudian di hilir karena harga gabah itu Rp 7.000, secara mudah kalau harga Rp 7.000-8000 maka secara mudah harga berasnya itu dua kali lipat. Kalau Rp 8.000 berarti Rp 16.000, kalau Rp 7.000 berarti Rp 14.000, sehingga Bapak Presiden memerintahkan saya dan Dirut Bulog untuk melakukan bantuan pangan, tentunya untuk 22 juta KPM," sambungnya.
Arief menegaskan penyaluran bantuan pangan yang dilakukan saat ini tidak ada kaitannya dengan menjelang pemilihan umum (pemilu).
"Jadi bantuan pangan beras dilaksanakan bukan karena Januari Februari Maret ini jelang Pemilu, tidak begitu. Ini dari tahun lalu pun juga sudah ada dan ini akan terus dikerjakan, sampai nanti akan terus dikerjakan karena saudara-saudara kita yang 22 juta KPM, ini memang sangat memerlukan," tandasnya. (dc)