“Selama APBD/P dilakukan sesuai mekanisme serta ketentuan, DPRD pasti akan memberikan dukungan penuh,” jelasnya. Ia menambahkan, DPRD tetap wajib bersikap kritis jika kebijakan dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Prabumulih telah mengundang puluhan warga terdampak untuk membahas rencana pembebasan lahan dalam pertemuan di Guest House Rumah Dinas Wali Kota. Pertemuan tersebut dipimpin langsung Wali Kota H. Arlan, bersama sejumlah kepala OPD, asisten, staf ahli, dan pemilik lahan.
Namun, pertemuan dilaporkan berjalan panas. Sejumlah warga memilih melakukan walkout sebagai bentuk protes. Seusai meninggalkan ruangan, Suharta kembali menyampaikan kekecewaannya secara terbuka, di momen yang kemudian direkam dan tersebar luas di media sosial.
Hingga kini, polemik pembebasan lahan di Jalan Jenderal Sudirman masih mendapat sorotan publik, sementara warga berharap pemerintah dan DPRD mampu mengambil keputusan yang adil serta transparan.