TKD Dipangkas, Wagub Sumsel Ingatkan Transparansi Anggaran Daerah

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan usulan agar gaji ASN daerah dibayarkan pemerintah pusat belum dapat dipenuhi.

“Kalau diminta sekarang pasti tidak bisa. Harus melihat kemampuan APBN dan menjaga keseimbangan fiskal,” jelasnya.

Ia menyebut perekonomian nasional saat ini sedang melambat, sehingga belanja negara harus diatur hati-hati agar defisit tidak melebihi batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk itu, kata Menkeu, optimalisasi belanja dan pendapatan menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi di tengah kebijakan pemotongan TKD.