TKD Dipangkas, Wagub Sumsel Ingatkan Transparansi Anggaran Daerah

KORANPRABUMULIHPOS.COM– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) tidak langsung pesimis terkait kebijakan penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD). 

Ia menekankan pentingnya introspeksi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran sebelum menyampaikan protes ke pemerintah pusat.

“Jangan langsung resisten ketika melihat dampak. Faktanya, masih banyak pemborosan,” ujar Tito, Jumat (10/10).

Menurut Tito, inefisiensi pengelolaan anggaran seringkali menjadi penyebab pejabat daerah terjerat kasus hukum, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Karena itu, ia menekankan agar dana TKD digunakan tepat sasaran dan efisien.

BACA JUGA:Bersihkan Lingkungan Cegah Banjir, Waspada Penyakit DBD: Warga Kecamatan Prabumulih Utara Kompak Gotong Royong

BACA JUGA:Penulis Hungaria Laszlo Krasznahorkai Raih Nobel Sastra 2025, Ini Karyanya yang Bikin Dunia Terkesan

“Efektifkan, efisienkan dulu. Kalau ada masalah, nanti kami terbuka untuk membicarakannya,” tambahnya.

Tito mencontohkan keberhasilan Bupati Lahat Bursah Zarnubi, yang berhasil memangkas anggaran perjalanan dinas dan rapat untuk dialihkan ke pembangunan bendungan irigasi. Hasilnya, ribuan hektare sawah kini dapat terairi dan manfaatnya langsung dirasakan petani.

Kebijakan serupa, kata Mendagri, diharapkan bisa diterapkan di daerah lain agar alokasi TKD benar-benar memberi dampak nyata, seperti untuk pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Cik Ujang, menegaskan agar dana TKD digunakan secara tepat sasaran dan transparan.

BACA JUGA:Penulis Hungaria Laszlo Krasznahorkai Raih Nobel Sastra 2025, Ini Karyanya yang Bikin Dunia Terkesan

BACA JUGA:Setelah Australia, Kini Denmark Mau Larang Anak Pakai Medsos

“Dana dari pusat harus benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan dan keadilan masyarakat. Jangan sampai disalahgunakan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pejabat daerah agar tidak banyak menggelar pertemuan atau kegiatan seremonial yang minim manfaat. Menurutnya, fokus TKD harus diarahkan pada program prioritas yang mendukung kesejahteraan rakyat, terutama infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.