Di sisi lain, masyarakat Gelumbang dan beberapa kecamatan lain terus menyuarakan keinginan mereka untuk menjadi kabupaten mandiri. Dalam berbagai forum, aksi damai, hingga audiensi ke wakil rakyat, suara mereka semakin solid.
Tokoh masyarakat menilai bahwa wilayah Gelumbang telah memenuhi syarat administratif dan teknis, termasuk infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi lokal yang dinilai memadai untuk menopang status kabupaten.
BACA JUGA:Siap Perjuangkan Kantor Kelurahan Pemekaran
BACA JUGA:Kantor Kelurahan Pemekaran Tak Kunjung Dibangun
Saat ini, seluruh proses pemekaran daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Namun, masyarakat berharap para anggota DPR RI, khususnya yang berasal dari Sumatera Selatan, dapat memperjuangkan agar Gelumbang masuk dalam prioritas Prolegnas.
Jika moratorium dicabut dan proses disetujui, maka jalan menuju Kabupaten Gelumbang akan semakin terbuka lebar.
Kesimpulan: Pemekaran Gelumbang bukan sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut kesiapan ekonomi dan komitmen bersama. Pemerintah Muara Enim mendukung, masyarakat bersemangat, kini giliran pusat yang menentukan langkah selanjutnya.