KORANPRABUMULIHPOS.COM - Sejak diluncurkan pada 11 November 2024, program Lapor Mas Wapres mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat Indonesia. Inisiatif yang dipimpin oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mempererat hubungan antara pemerintah dan warga negara.
Program ini dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), yang menyatakan bahwa Lapor Mas Wapres adalah bagian dari upaya memperkuat sistem pengaduan masyarakat yang sudah ada, seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor!. Prita Laura, Tenaga Ahli Utama KKK, menjelaskan bahwa program ini bukan hanya meluncurkan platform baru, tetapi juga untuk mengisi kekosongan informasi terkait proses pengaduan yang sudah ada di berbagai instansi pemerintah.
Menurut Prita, Lapor Mas Wapres bertujuan untuk memastikan lebih banyak masyarakat dapat mengakses layanan pengaduan dengan cara yang mudah dan cepat. “Adanya tim yang siap melayani pengaduan langsung diharapkan membuat keluhan dapat disampaikan dan diproses dengan lebih efisien,” ujar Prita. Keberhasilan program ini, tambahnya, sangat bergantung pada bagaimana laporan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti.
Sejak dimulai, Lapor Mas Wapres telah menerima banyak laporan, baik melalui aplikasi WhatsApp maupun secara langsung di posko yang berlokasi di kantor Wakil Presiden di Jakarta. Hanya dalam empat hari pertama setelah peluncuran, tercatat lebih dari 290 laporan diterima. Program ini pun diharapkan menjadi sarana yang efektif dalam menjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.
BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dimulai Serentak di Seluruh Indonesia pada 2 Januari 2025
BACA JUGA:Menkomdigi - PPPA Bahas Literasi Digital Perempuan
Namun, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh banyaknya laporan yang diterima, tetapi juga oleh seberapa cepat dan tepat pemerintah menanggapi keluhan yang masuk. Dalam beberapa program pengaduan sebelumnya, sering kali laporan hanya tercatat tanpa ada tindakan nyata. Oleh karena itu, transparansi dan kecepatan dalam merespons laporan menjadi elemen yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Sistem pengaduan yang terintegrasi dan penggunaan teknologi canggih akan memainkan peran besar dalam kelancaran program ini. Lapor Mas Wapres memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah dan juga memantau proses penyelesaiannya secara langsung. Hal ini diharapkan bisa mengurangi kebingungan akibat tumpang tindihnya platform pengaduan yang ada, serta mempercepat penanganan keluhan.
Untuk memastikan keberhasilan program ini, peran serta pemerintah daerah sangat diperlukan, terutama dalam menangani pengaduan yang bersifat lokal. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga sangat penting agar tanggung jawab dalam menindaklanjuti laporan tidak terbengkalai.
Salah satu tantangan utama yang harus dihadapi adalah memastikan laporan yang masuk benar-benar ditangani secara serius tanpa terjebak dalam birokrasi yang lama. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat agar setiap keluhan dapat diproses dengan baik.
Meski banyak pihak mendukung Lapor Mas Wapres, ada juga yang mengusulkan agar pengelolaan pengaduan publik tidak hanya berada di bawah Wakil Presiden, yang lebih berfokus pada kebijakan strategis nasional. Beberapa pihak berpendapat bahwa kementerian yang terkait langsung dengan pelayanan publik, seperti Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian PANRB, lebih tepat untuk menangani program ini.
Keberhasilan Lapor Mas Wapres bergantung pada komitmen pemerintah untuk menanggapi keluhan masyarakat dengan cepat dan transparan. Jika program ini dijalankan dengan tulus dan tidak hanya sebagai alat pencitraan, maka Lapor Mas Wapres berpotensi menjadi terobosan dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.
Dengan sistem yang terintegrasi dan komitmen yang kuat untuk menindaklanjuti setiap laporan, Lapor Mas Wapres bisa menjadi contoh sukses tentang bagaimana teknologi dan keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.