“ASN harus menjaga netralitasnya. Sampai saat ini, belum ada rekomendasi sanksi dari Bawaslu kepada Pemprov. Namun, jika ada pelanggaran, sanksi administrasi sesuai aturan akan diterapkan,” tegas Elen.
Elen menambahkan, menjaga netralitas bukan hanya soal mengikuti aturan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, sehingga Pilkada bisa berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.
Salah satu tantangan terbesar dalam Pilkada adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks.
Hoaks yang tersebar dapat memicu ketegangan dan konflik, terutama bila menyentuh isu-isu yang sensitif.
Elen kembali menegaskan, masyarakat memiliki peran penting dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.
"Verifikasi informasi sangat penting. Jika ada berita yang meragukan, lebih baik mencari sumber resmi atau mengonfirmasi dengan pihak yang berwenang," ujar Elen.
Pemerintah Provinsi Sumsel juga berencana untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, agar mereka lebih mudah mengenali dan menangkal hoaks.
Program edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menerima informasi hanya dari sumber yang terpercaya.
Selain aspek masyarakat dan ASN, kesiapan logistik Pilkada juga menjadi perhatian utama pemerintah provinsi.
Elen memastikan bahwa logistik Pilkada, seperti surat suara dan perlengkapan lainnya, sudah siap dan tinggal menunggu pengiriman.
“Kami telah berkoordinasi dengan KPU. Semua logistik sudah siap, tinggal menunggu proses distribusi ke daerah-daerah,” tambahnya.
Dari sisi keamanan, aparat kepolisian dan TNI juga telah siap untuk memastikan kelancaran Pilkada di Sumsel. Patroli akan diperketat, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik.
Deklarasi damai yang akan digelar pada 18 November mendatang diharapkan menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga kedamaian selama Pilkada. Acara ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
Elen berharap deklarasi ini menjadi titik awal untuk mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat.
“Deklarasi damai ini bukan hanya seremoni, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada,” katanya.
Elen menutup wawancara dengan harapan agar Pilkada 2024 di Sumsel dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan damai.