KORANPRABUMULIHPOS.COM - Pelaku UMKM, petani, dan nelayan di Indonesia diharapkan memenuhi syarat tertentu agar utang mereka dapat dilunasi.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa akan ada upaya penghapusan utang untuk sektor ini. "Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar utang yang memberatkan nelayan, petani, dan pelaku UMKM dihapuskan," ungkap Maman kepada media.
Kabar ini diharapkan membawa dampak positif bagi pengusaha kecil. Namun, Maman menekankan bahwa program pelunasan utang ini masih dalam proses penyesuaian dengan regulasi yang berlaku. "Kami sedang mendalami aspek hukum agar program ini dapat berjalan dengan aman," tambahnya.
Saat ini, Maman belum dapat memberikan rincian mengenai jumlah utang yang memenuhi syarat untuk dihapuskan. "Saya belum bisa menginformasikan kategori jumlah utang yang dapat dihapuskan," ujarnya.
BACA JUGA:Menteri Terkaya di Kabinet Prabowo: Sakti Wahyu Trenggono dengan Aset Rp2,6 Triliun
BACA JUGA:Prabowo Dorong Penghapusan Studi Banding, Efisiensi Anggaran!
Tujuan utama dari program ini adalah untuk meringankan beban yang dihadapi oleh kelompok tersebut akibat dampak pandemi COVID-19. Maman menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang akan dipertimbangkan. "Kami akan mengevaluasi penyebab ketidakmampuan membayar utang, terutama yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit saat pandemi," katanya.
Maman juga menekankan bahwa program penghapusan utang ini tidak berlaku untuk semua pelaku UMKM, petani, dan nelayan, tetapi khusus bagi mereka yang benar-benar tidak mampu membayar utang di bank.
Presiden Prabowo Subianto akan segera mengumumkan langkah pemutihan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar utang bank, terutama bagi petani dan nelayan.
Kabar terbaru menyebutkan bahwa sekitar 5 hingga 6 juta petani dan nelayan akan mendapatkan manfaat dari penghapusan utang ini, yang juga didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BACA JUGA:Empat Ajudan Siap Kawal Prabowo, Ini Namanya
BACA JUGA:Transformasi DPR: Perubahan Anggota Jadi Menteri dalam Kabinet Prabowo
Inisiatif penghapusan utang ini berawal dari pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Dia mengungkapkan bahwa banyak petani dan nelayan terhambat dalam mengakses pinjaman karena beban utang yang tidak dapat mereka bayar.
Hashim menjelaskan bahwa karena kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari bank, banyak dari mereka terpaksa beralih ke sumber pinjaman yang tidak resmi. Ia juga menambahkan bahwa regulasi untuk penghapusan utang ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden dan segera ditandatangani.
"Ternyata ada jutaan petani dan nelayan yang masih terjebak dalam utang lama, mulai dari utang krisis 1998 hingga utang dari tahun 2008, yang menyebabkan mereka tidak dapat mengakses pinjaman baru," kata Hashim.