PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kota Prabumulih dan Desa Karangan Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) jadi sasaran penerapan SILOLI yakni Sistem Layanan Inspektorat Daerah Kota Prabumulih berbasis digital.
Program ini merupakan inisiatif yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan pemerintahan di Kota Prabumulih dan sudah dilaunching serta disosialisasikan.
SILOLI diinisiasi oleh Inspektur Daerah Kota Prabumulih, H Indra Bangsawan, SH, MM, yang memiliki komitmen untuk mendorong transparansi dan efisiensi dalam pengawasan pemerintahan.
Proyek ini bertujuan untuk menghasilkan inovasi yang dapat diaplikasikan secara langsung dalam peningkatan kinerja instansi pemerintahan berbasis digital.
BACA JUGA:Suhu Panas Landa Kota Nanas
Adapun program ini merupakan bagian dari program Jangka Pendek dari Inovasi proyek perubahan Diklat Kepemimpinan Nasional Angkatan ke XXXVII tahun 2024.
"Implementasi proyek perubahan ini telah kami sosialisasikan ke seluruh pegawai Inspektorat Kota Prabumulih, yakni di sekolah yang diwakili SMPN 1 Prabumulih dan Desa Karangan Kecamatan RKT Kota Prabumulih." kata Indra Bangsawan dibincangi di ruang kerjanya, Rabu 30 Oktober 2024.
Inspektur H Indra Bangsawan menuturkan, SILOLI merupakan system pengawasan inspektorat berbasis digital.
"Tujuannya untuk meningkatkan jasa layanan consulting dalam tata kelola pemerintahan di inspektorat daerah Kota Prabumulih," imbuhnya.
BACA JUGA:Jalanan di Prabumulih Mulus, Warga: Jalan Sudirman Kapan?
BACA JUGA:Mengatasi Kerawanan Pangan, Prabumulih Salurkan 5.000 Kg Beras di Kecamatan Prabumulih Barat
Dengan adanya inisiatif seperti SILOLI, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari peningkatan kualitas layanan pemerintah.
Sebagai bagian dari upaya ini, keterlibatan masyarakat juga sangat penting, sehingga mereka dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan sistem ke depan.
Diharapkan, melalui kolaborasi antara pemerintah pihak sekolah dan desa, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan dapat terwujud secara lebih baik.