Australia Bakal Batasi Mahasiswa Asing Mulai 2025, Universitas Khawatir Kehilangan Miliaran!

KORANPRABUMULIHPOS.COM - Pemerintah Australia berencana membatasi jumlah mahasiswa asing mulai tahun 2025. Langkah ini akan membatasi total mahasiswa internasional hingga 270.000 orang. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan mengendalikan tingkat migrasi.

Rencana pembatasan ini akan memangkas visa pelajar dan membatasi pendaftaran menjadi 145.000 mahasiswa asing di universitas negeri, 95.000 di sektor pendidikan dan pelatihan kejuruan, serta 30.000 di universitas dan penyedia layanan pendidikan lainnya.

“Saat ini, jumlah mahasiswa internasional di universitas kita 10 persen lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi. Di penyedia layanan pendidikan dan pelatihan kejuruan swasta, angkanya bahkan 50 persen lebih tinggi,” ujar Menteri Pendidikan Australia, Jason Clare, seperti dikutip SBS News pada Rabu (28/8/2024).

Clare juga mengumumkan pencabutan arahan menteri 107, yang sebelumnya memberikan prioritas untuk visa pelajar pada universitas tertentu dan mahasiswa yang ingin mengambil lebih dari satu mata kuliah.

BACA JUGA:Daftar Tanaman Hias yang Ampuh Mengusir Nyamuk, Solusi Alami untuk Rumah Sehat

Respon dari Universitas

Beberapa universitas khawatir kebijakan ini akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan. Pada tahun 2022, sekitar U$8,6 miliar dari total pendapatan U$34,7 miliar universitas berasal dari mahasiswa internasional.

Profesor Ian Li, direktur Pusat Keadilan dan Keberhasilan Mahasiswa Australia di Universitas Curtin, mengkritik kebijakan pemerintah yang kerap berubah-ubah. "Selama pandemi, mahasiswa diminta pulang. Setelah pandemi, mereka disambut kembali. Sekarang, dengan adanya tekanan pada sistem, kami tidak bisa lagi menampung mereka," ujar Li.

Menurutnya, perubahan kebijakan yang tidak konsisten ini menyulitkan mahasiswa dan universitas dalam merencanakan masa depan, dan berisiko merusak reputasi yang telah dibangun selama puluhan tahun. Universitas juga mengeluhkan minimnya konsultasi dari pemerintah sebelum batasan baru ini diberlakukan.

BACA JUGA:Perusahaan Australia Kucurkan Rp 27 T Garap Proyek-Produksi Nikel Morowali

Namun, berbeda dengan Li, sejumlah penyedia pendidikan di daerah regional menyambut positif kebijakan ini. Profesor Chris Moran, wakil rektor dan CEO University of New England di New South Wales, menyatakan pihaknya siap menerima lebih banyak mahasiswa internasional sesuai batasan baru.

"UNE memiliki kapasitas dan fasilitas untuk menampung lebih banyak mahasiswa asing seperti yang ditetapkan oleh pemerintah," katanya. "Namun, masalah keterlambatan pemrosesan visa dapat menghambat kami memanfaatkan peluang ini. Kebijakan batasan jumlah mahasiswa tidak akan berarti tanpa akses visa yang cepat," tambahnya. (*)