Menkeu Era SBY Sebut Partai Bisa Habiskan Rp 240 M di Hari Pemilu 2024

Jakarta - Menteri Keuangan periode 2013-2014 M Chatib Basri mengatakan bahwa rangkaian Pemilu 2024 akan berdampak baik positif bagi geliat ekonomi Indonesia. Pasalnya, ada belanja yang dikeluarkan oleh partai, mulai dari periode kampanye sampai hari pencoblosan.

Chatib awalnya menjelaskan akan ada spending effect yang besar pada Pemilu 2024. Hal ini disampaikannya dalam agenda Bank BTPN Economic Outlook 2024 di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat. Untuk hari pencoblosan saja, ia mengkalkulasi satu partai politik bisa menghabiskan setidaknya Rp 240 miliar.

Sejumlah ini adalah uang konsumsi Rp 100.000 untuk satu orang saksi untuk tiga kali makan saat menjaga tempat pemungutan suara (TPS). Jika dikalikan dengan total 800.000 TPS di semua daerah di Indonesia, artinya satu partai bisa habis Rp 240 miliar.

"Katakanlah satu orang satu hari Rp 100.000 tiga kali makan, ada tiga orang baru dikali 800.000 TPS, artinya satu partai perlu habis 240 miliar," ucapnya Rabu (22/11/2023).

"Itu satu partai ya. Saya nggak tahu persis berapa partai yang ikut, tapi kalau Rp 240 miliar itu dikali 10 partai bisa dapat Rp 2,4 triliun," sambungnya.

Menurut Chatib, ilustrasi tersebut adalah contoh kecil dari spending effect yang muncul pada Pemilu 2024, belum menghitung lagi upaya lainnya. Oleh sebab itu, ia meyakini Pemilu 2024 akan berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia.

Kendati demikian dari aspek investasi, Chatib menjelaskan bahwa investor pasti akan menunggu. Pasalnya, investor lebih suka aspek prediktabilitas dan kepastian dalam momentum tahun politik. Chatib pun meyakini bahwa investasi bakal masuk setidaknya setelah Oktober 2024.

"Siapa kabinetnya, setelah kabinet siapa eselon I nya. itu yang membuat proses investment menunggu. Atau kalau ada kementerian baru, kan, kalau belum masuk DIPA harus nunggu dulu budgetnya ada. Jadi pro dan cons-nya di situ. Tapi sejak Februari sampai Oktober 2024 saya kira itu proses investasi akan wait and see karena melihat siapa yang bekerja di dalam birokrasi dan pemerintahan. Mungkin ada juga kementerian baru, budgetnya belum ada jadi masuk DPR dulu jadi kita punya waktu 9 bulan untuk wait and see, dan itu selalu terjadi di setiap Pemilu," pungkasnya. (dc)