Apriyadi Tawarkan Model Baru Penanggulangan Kemiskinan dan Tata Kelola Data di Muba

PALEMBANG - Persoalan kemiskinan dan tata kelola data di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi perhatian serius Pj Bupati Apriyadi Mahmud untuk dibenahi.

Bahkan Kandidat Doktor Universitas Sriwijaya itu juga melakukan riset atau penelitian didalam disertasinya dengan menawarkan model baru kebijakan penanggulangan kemiskinan dan tata kelola data di Kabupaten Musi Banyuasin.

"Jadi nantinya ada model konseptual dan model intervensi yang akan dilakukan dan saya tuangkan dalam penelitian ini," ungkap Apriyadi Mahmud di FGD Bersama Pemangku Kepentingan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Menurutnya, persoalan tata kelola data menjadi hal yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BACA JUGA:Memudahkan Urusan Pernikahan, Pemkab Banyuasin Resmikan Gedung Baru dan Isbat Nikah Terpadu

"Data ini sangat penting, oleh sebab itu persoalan data inilah yang harus pertama kali dibenahi," ucapnya.

Lanjutnya, dalam kaitan model kebijakan penanggulangan kemiskinan dan tata kelola data di Kabupaten Muba tersebut, akan dilakukan pembentukan Tim Khusus Pengelola Data.

"Nanti akan ada Tim Khusus Pengelola Data yang akan dibentuk," ucapnya.

Sementara itu, Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI, Arif Rohman mengapresiasi Pj Bupati Muba Apriyadi yang melakukan riset langsung dan dituangkan dalam disertasi untuk upaya penanggulangan kemiskinan.

BACA JUGA:Ketua DPD Partai Nasdem Turun ke Lokasi, Beri Santunan Korban Kebakaran Mess SPBU Lubuk Tanjung

"Ini sangat positif selalu, dan sangat effort dalam pengentasan dan penanggulangan kemiskinan di wilayah pak Bupati Apriyadi. Kami sangat apresiasi komitmen dan konsistensi tersebut," ungkap dia.

Ketua Tim Big Data Kementerian Kominfo, Shinta mengungkapkan, apa yang diteliti Pj Bupati Apriyadi Mahmud lewat disertasinya tersebut sangat menarik sekali terutama persoalan data.

"Ini sangat menarik sekali, semoga nantinya bisa menjadi solusi baru dalam kaitan data untuk pengentasan kemiskinan di wilayah," tuturnya.

Senada dikatakan Kepala Bappeda Pemprov Sumsel Regina Ariyanti. Ia mengatakan, selama ini persoalan penanggulangan dan penanganan kemiskinan dihadapkan pada persoalan data.