PP Nomor 28 Tahun 2024: Langkah Tegas Pemerintah Melindungi ASI Eksklusif dari Pengaruh Iklan Susu Formula

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Kamis , 12 Sep 2024 - 08:21

PP Nomor 28 Tahun 2024, Langkah Tegas Pemerintah Melindungi ASI Eksklusif, Pengaruh Iklan Susu Formula--Foto: freepik

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan memperketat regulasi seputar susu formula bayi dan produk pengganti ASI.

Aturan ini meliputi larangan penjualan, penawaran, pemberian potongan harga, serta promosi iklan.

Dalam Pasal 33, diatur bahwa "Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk pengganti ASI lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghalangi pemberian ASI eksklusif."

Indah Febrianti, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan RI, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan mendukung program ASI eksklusif.

"Larangan iklan susu formula ini disusun untuk mendukung ASI eksklusif, sesuai dengan rekomendasi Majelis Kesehatan Dunia (WHA)," jelas Indah belum lama ini, dilansir dari laman resmi kemenkes.

Pasal 33 dalam PP tersebut mencakup beberapa kegiatan yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif, seperti:

1. Pemberian sampel susu formula bayi atau produk pengganti ASI secara cuma-cuma kepada fasilitas kesehatan, tenaga medis, atau ibu hamil dan pasca-melahirkan.

2. Penawaran atau penjualan langsung susu formula ke rumah.

3. Pemberian potongan harga atau promosi lain untuk pembelian susu formula.

4. Penggunaan tenaga medis atau tokoh masyarakat untuk mempromosikan susu formula.

pp nomor 28 tahun 2024: langkah tegas pemerintah melindungi asi eksklusif dari pengaruh iklan susu formula                            jakarta, koranprabumulihpos.com - peraturan pemerintah (pp) nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 mengenai kesehatan memperketat regulasi seputar susu formula bayi dan produk pengganti asi. 
aturan ini meliputi larangan penjualan, penawaran, pemberian potongan harga, serta promosi iklan.
dalam pasal 33, diatur bahwa "produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk pengganti asi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghalangi pemberian asi eksklusif."
indah febrianti, s.h., m.h., kepala biro hukum kementerian kesehatan ri, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan mendukung program asi eksklusif.
baca juga:peringkat fifa: indonesia di posisi 133, satu tingkat di atas malaysia
baca juga:potensi gempa bumi megathrust, bpbd dki jakarta tingkatkan kesiapsiagaan
 "larangan iklan susu formula ini disusun untuk mendukung asi eksklusif, sesuai dengan rekomendasi majelis kesehatan dunia (wha)," jelas indah belum lama ini, dilansir dari laman resmi kemenkes.
pasal 33 dalam pp tersebut mencakup beberapa kegiatan yang dapat menghambat pemberian asi eksklusif, seperti:
1. pemberian sampel susu formula bayi atau produk pengganti asi secara cuma-cuma kepada fasilitas kesehatan, tenaga medis, atau ibu hamil dan pasca-melahirkan.
2. penawaran atau penjualan langsung susu formula ke rumah.
3. pemberian potongan harga atau promosi lain untuk pembelian susu formula.
baca juga:m amin jabat ketua lptq kota prabumulih
baca juga:atasi kredit macet, bri gandeng kejari muba
4. penggunaan tenaga medis atau tokoh masyarakat untuk mempromosikan susu formula.
5. pengiklanan susu formula di media massa, baik cetak, elektronik, atau media sosial.
6. promosi tidak langsung atau promosi silang dengan produk pangan lainnya.
direktur gizi dan kesehatan ibu dan anak, dr. lovely daisy, mkm, menekankan pentingnya melindungi, mempromosikan, dan mendukung pemberian asi untuk kesehatan anak.
baca juga:admin perusahaan diduga gelapkan uang setengah miliar
baca juga:door to door tak kendor! pj wako prabumulih kunjungi 3 keluarga stunting, berikan bantuan 
 "adopsi kode internasional pemasaran produk pengganti asi oleh who pada 1981 merupakan langkah krusial untuk melindungi orang tua dan pengasuh dari promosi produk pengganti asi," ujarnya.
dr. daisy juga mencatat bahwa masih ada pelanggaran terhadap kode etik pemasaran, seperti penggunaan label yang tidak tepat dan promosi oleh tenaga kesehatan. "oleh karena itu, pengawasan dan penegakan sanksi perlu diperkuat," tambahnya.
pemberian asi eksklusif hingga usia 6 bulan, yang kemudian dilanjutkan dengan mpasi hingga usia 2 tahun, memberikan manfaat kesehatan jangka panjang bagi anak. 
"oleh sebab itu, penting untuk memiliki aturan yang melindungi pemberian asi dan mpasi," tegas lovely daisy.
pp nomor 28 tahun 2024 mengadopsi seluruh aturan dalam kode internasional pemasaran produk pengganti asi dan panduan terbaru dari who, termasuk resolusi majelis kesehatan dunia 69.9 yang mengamanatkan larangan donasi materi informasi oleh industri serta larangan hadiah atau insentif untuk petugas kesehatan.
berdasarkan panduan who “ending the inappropriate promotion of foods for infants and young children” yang diterbitkan pada tahun 2017, praktik promosi yang tidak sesuai dapat merusak atau mengganggu praktek menyusui yang direkomendasikan. gangguan ini termasuk promosi produk yang diklaim cocok untuk bayi di bawah usia 6 bulan.
 yang disetarakan atau dianggap lebih baik dari asi, atau yang diposisikan sebagai pengganti asi. ini juga mencakup penggunaan merek, label, atau logo yang sama atau mirip dengan yang digunakan untuk produk pengganti asi.
panduan who tersebut juga menyoroti masalah terkait pelabelan produk makanan bayi dan anak kecil, yang sering kali tidak menyertakan peringatan yang diperlukan, seperti usia penggunaan yang tepat, ukuran porsi, atau frekuensi pemberian.
 terdapat pula bukti yang menunjukkan adanya pesan dan pelabelan yang tidak akurat atau menyesatkan dari produsen, termasuk klaim kesehatan dan saran penggunaan produk sebelum bayi mencapai usia 6 bulan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 21 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan