Deddy Sitorus: Putusan MK Terbaru Tanda Kemenangan Demokrasi Melawan Oligarki

Reporter: Ros Suhendra |

Editor: Ros |

Selasa , 20 Aug 2024 - 22:04

Putusan Mahkamah Konstitusi--Istimewa

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, telah mengubah ambang batas pencalonan calon kepala daerah. Partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD kini dapat mencalonkan pasangan calon, dengan penghitungan syarat didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah masing-masing.

Ketua MK Suhartoyo menyatakan, “Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” saat membacakan keputusan untuk perkara yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa.

Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan gugatan terhadap konstitusionalitas Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

MK memutuskan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan, Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD NRI 1945.

MK menyarankan bahwa ambang batas pencalonan harus disesuaikan dengan persentase dukungan calon perseorangan untuk menghindari ketidakadilan. Dengan demikian, MK menyatakan Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional jika tidak dimaknai sesuai dengan keputusan tersebut.

deddy sitorus: putusan mk terbaru tanda kemenangan demokrasi melawan oligarki                            jakarta, koranprabumulihpos.com - deddy sitorus, ketua dpp pdi perjuangan bidang pemenangan pemilu eksekutif, menyambut positif keputusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 60/puu-xxii/2024 mengenai gugatan terhadap undang-undang pilkada. 
keputusan ini memungkinkan lebih banyak partai politik untuk mengajukan calon sendiri dalam pilkada serentak 2024.
menurut deddy, putusan mk merupakan langkah maju melawan oligarki partai politik yang berusaha merusak demokrasi dengan strategi kotak kosong. 
“putusan ini adalah kemenangan terhadap usaha oligarki untuk membajak demokrasi dan kedaulatan rakyat,” ujarnya dalam pernyataan di jakarta, selasa.
baca juga:kpk lantik 12 pejabat baru untuk memperkuat struktur organisasi
baca juga:menjelang pilkada 2024: jokowi naikkan tunjangan insentif kpu sebesar 50%
keputusan mk menghapuskan syarat kursi dprd untuk mengusung pasangan calon dalam pilkada. 
sebagai gantinya, ambang batas perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik kini didasarkan pada jumlah daftar pemilih tetap (dpt) pemilu 2024 di masing-masing daerah. mk menetapkan empat klasifikasi ambang batas, yaitu 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen, dan 6,5 persen.
deddy menilai bahwa keputusan ini membawa dampak positif dengan memastikan adanya lebih dari satu pasangan calon di pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “semakin banyak calon, semakin banyak pilihan bagi rakyat,” tambahnya. 
dia juga menyebut keputusan ini sebagai kemenangan bagi rakyat dan kekalahan bagi partai politik oligarki yang anti-demokrasi. selain itu, keputusan ini diharapkan dapat mengurangi praktik politik mahar dan mendorong partai politik untuk mengusung calon-calon terbaik.
baca juga:parpol bebas usung cagub tanpa kursi dprd, mahkamah konstitusi ubah aturan pilkada
baca juga:dell xps 13 9345: desain futuristik dengan performa terdepan
putusan mk juga memberikan peluang bagi partai-partai non-parlemen untuk berpartisipasi dalam pilkada, memastikan suara rakyat tidak hilang. 
bagi partai-partai di parlemen, keputusan ini akan mendorong proses kaderisasi dan rekrutmen calon yang lebih baik.
sebelumnya, mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 60/puu-xxii/2024, telah mengubah ambang batas pencalonan calon kepala daerah. partai politik yang tidak memiliki kursi di dprd kini dapat mencalonkan pasangan calon, dengan penghitungan syarat didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah masing-masing.
ketua mk suhartoyo menyatakan, “amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” saat membacakan keputusan untuk perkara yang diajukan oleh partai buruh dan partai gelora di ruang sidang pleno mk, jakarta, selasa.
baca juga:simak keunggulan vivo s12 pro, bagiamana dengan kameranya?
baca juga:kemenkes luncurkan ssgi 2024: langkah menuju generasi sehat indonesia emas 2045
partai buruh dan partai gelora mengajukan gugatan terhadap konstitusionalitas pasal 40 ayat (3) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (uu pilkada). 
mk memutuskan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia (uud nri) tahun 1945.
hakim konstitusi enny nurbaningsih menjelaskan, pasal 40 ayat (3) uu pilkada bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diatur dalam uud nri 1945. 
mk menyarankan bahwa ambang batas pencalonan harus disesuaikan dengan persentase dukungan calon perseorangan untuk menghindari ketidakadilan. dengan demikian, mk menyatakan pasal 40 ayat (1) uu pilkada inkonstitusional jika tidak dimaknai sesuai dengan keputusan tersebut.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 24 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan