Biaya Mahal Penghancur Mimpi, Apakah Kartu Indonesia Pintar akan jadi Solusi?

Tetapi, mereka kalah saing dengan peserta lain yang merekayasa dokumen persyaratan dengan melebih-lebihkan hingga terkesan sangat membutuhkan. Secara garis besar, jika dilihat dari proses seleksi, dapat menentukan keberhasilan program ini. 

Meskipun banyak pihak yang sangat terbantu, tetapi sangat disayangkan sekali jika melihat kondisi beberapa mahasiswa yang terbebani dengan biaya pendidikan yang sangat tinggi, sedangkan di sisi lain dia tidak mendapatkan kesempatan bantuan pendidikan yang sudah menjadi haknya untuk mendapat bantuan tersebut.

Sangat miris sekali ketika melihat harapan yang sangat dibutuhkan dimiliki oleh orang yang tidak dikhususkan. Terlebih lagi program KIP Kuliah Merdeka di Indonesia terdiri dari dua skema, yaitu Skema 1 dan Skema 2. 

Tidak seperti Skema 2, yang secara eksklusif mencakup biaya kuliah, Skema 1 mencakup biaya hidup dan biaya pendidikan. Inisiatif ini dirancang untuk membantu anak-anak berbakat secara akademis yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena kendala keuangan.

Ada kekhawatiran bahwa tidak semua siswa yang memenuhi syarat dapat memanfaatkan manfaat program ini, terutama mereka yang tidak terdaftar dalam basis data DTKS/P3KE. 

Peraturan Kemenkeu No. 4 /PMK.02/2023 yang baru telah dikritik karena tidak mempertimbangkan fakta bahwa banyak siswa yang kurang mampu secara finansial tidak terdaftar dalam basis data DTKS/P3KE. Selain itu, peraturan tersebut mewajibkan siswa untuk mengikuti ujian UTBK dan mereka yang tidak terdaftar dalam DTKS/P3KE harus membayar biaya UTBK sebesar Rp 200.000.

Apa penyebab program kipk banyak yang tidak tepat saran? 

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, proses pengelolaan KIP Kuliah yang dia sebut tertutup, tidak transparan dan  tidak akuntabilitas, menyebabkan banyak kasus pemberian bantuan tidak tepat sasaran.

Selain itu, pendataan untuk keluarga miskin yang tidak terintegrasi juga menjadi penyebab bantuan KIP Kuliah rawan terjadinya penyelewengan, kata pemerhati pendidikan Doni Koesoema.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) meminta setiap perguruan tinggi, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses seleksi, untuk melakukan penyaringan yang tepat sasaran hingga evaluasi bagi para penerima KIP Kuliah.

Lalu apa solusinya?

Sebaiknya panitia melakukan sidak setiap beberapa bulan secara dadakan ke rumah para penerima kipk agak bisa melihat secara langsung bagaimana kehidupannya sehari hari dan mencari oknum oknum yang menyalah gunakan kekuasaannya serta memberi hukum atau sangsi tegas kepada peserta yang menggunakan data palsu.(*)