Audiensi Legislatif - Warga Duspra Berakhir Hangat: Warga Sampaikan Permohonan Maaf, Dewan Siap Dukung Penuh

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Senin , 03 Nov 2025 - 23:01

Audiensi Legislatif - Warga Duspra Berakhir Hangat: Warga Sampaikan Permohonan Maaf, Dewan Siap Dukung Penuh--

audiensi legislatif - warga duspra berakhir hangat: warga sampaikan permohonan maaf, dewan siap dukung penuh                            prabumulih, koranprabumulihpos.com – dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota prabumulih menggelar audiensi atau rapat dengar pendapat (rdp) bersama warga dusun prabumulih terkait persoalan pembebasan lahan di kawasan jalan jenderal sudirman, senin 3 november 2025.
agenda ini menjadi wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan yang muncul akibat tertundanya program pembebasan lahan tahun 2025.
rapat berlangsung terbuka di ruang badan anggaran (banggar) dprd prabumulih, dipimpin langsung ketua dprd kota prabumulih, h deni victoria sh msi, didampingi wakil ketua i aryono st dan wakil ketua ii ir dipe anom.
 hadir pula sejumlah anggota dprd dari seluruh fraksi serta puluhan warga terdampak.
ketua dprd prabumulih, h deni victoria, menegaskan bahwa forum rdp adalah bentuk nyata keterbukaan legislatif terhadap aspirasi rakyat.
baca juga:kartu liputan istana jurnalis dicabut, dewan pers desak istana pulihkan id wartawan cnn indonesia
baca juga:dewan pers keluarkan seruan terkait pemberitaan unjuk rasa di jakarta
“forum ini kami buka agar permasalahan dapat dibahas dengan kepala dingin. kami hadir untuk mendengar, mencatat, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai koridor kebijakan,” ungkapnya.
deni menjelaskan, pembebasan lahan belum dapat direalisasikan tahun ini karena program tersebut belum masuk dalam rkpd, sehingga belum dapat masuk ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) 2025.
“setiap program harus tercantum dalam rkpd. namun kami akan mendorong agar pembebasan lahan ini menjadi prioritas tahun 2026,” tegasnya.
dalam kesempatan itu, deni victoria menegaskan lembaga dprd sangat mendukung program pemerintah kota. “program yang bertujuan untuk kesejateraan masyarakat akan selalu kami dukung,” tukasnya.
wakil ketua ii dprd prabumulih, ir dipe anom, menegaskan bahwa dprd tidak tinggal diam dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat.
baca juga:ikutlomba gerak jalan dpkbp3a kampanyekan program kb di hadapan dewan juri
baca juga:giliran honorer r4 ngadu ke dewan: dprd prabumulih surati wali kota agar r4 - r5 diperjuangkan jadi paruh wakt
“ada mekanisme dan regulasi penganggaran yang harus dipatuhi. namun kami akan mengawal proses ini sampai terealisasi,” ujarnya.
ia menjelaskan keterlambatan terjadi karena masa transisi pemerintahan, sehingga pembahasan anggaran belum memasukkan program tersebut.
“untuk tahun anggaran 2026, akan kami dorong supaya masuk skala prioritas,” tegasnya.
rdp berjalan kondusif dan membuka ruang dialog antara warga dan legislatif. dprd berjanji mengawal pembebasan lahan untuk masuk prioritas pembangunan tahun 2026, sambil mengawasi transparansi penilaian tanah oleh kjpp.
dalam kesempatan itu, perwakilan warga, suharta ucim, mengapresiasi dprd atas keterbukaan dalam mengundang masyarakat berdialog. ia menyampaikan keresahan terkait hasil kajian kantor jasa penilai publik (kjpp) 2025 yang dinilai lebih rendah dibandingkan penilaian tahun 2013.
baca juga:dinas kominfo kota prabumulih koordinasi dengan dewan pers terkait uji kompetensi wartawan
baca juga:pln diskon 50 persen, anggota dewan prabumulih hartono hamid: program yang dirasakan masyarakat
“secara logika ekonomi, harga tanah seharusnya meningkat. kenapa justru turun? kami ingin penjelasan resmi terkait selisih nilai ini,” ujarnya.
menurut suharta, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan potensi kerugian saat pembebasan lahan berlangsung.
ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada dprd atas pernyataannya di media sebelumnya yang sempat menyinggung lembaga legislatif.
 “tidak ada niat mendiskreditkan siapa pun. semua ucapan itu spontan. kami memohon maaf dengan tulus, dewan sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya” tambahnya.
suharta turut menyinggung status pembangunan wilayah mereka dalam rencana tata ruang wilayah (rtrw). “jika wilayah kami tidak termasuk prioritas, kami berharap rtrw dapat direvisi. lokasi kami berada di jalur strategis lintas kota,” jelasnya.
baca juga:tingkatkan kompetensi jurnalis di indonesia, dewan pers apresiasi bri fellowship journalism 2025
baca juga:anggota dewan belum ajukan cuti: ikut kampanye akbar 
rdp berjalan kondusif dan membuka ruang dialog antara warga dan legislatif. dprd berjanji mengawal pembebasan lahan untuk masuk prioritas pembangunan tahun 2026, sambil mengawasi transparansi penilaian tanah oleh kjpp.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 4 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan