Kasus Fee Proyek DPRD OKU Berlanjut, Bupati Jadi Sorotan

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Rabu , 22 Oct 2025 - 19:40

Kasus Fee Proyek DPRD OKU Berlanjut, Bupati Jadi Sorotan--Sumeks

kasus fee proyek dprd oku berlanjut, bupati jadi sorotan                            palembang, koranprabumulihpos.com – kasus dugaan korupsi suap fee proyek pokok pikiran (pokir) dprd ogan komering ulu (oku) tampaknya belum akan berhenti di meja hijau. 
jaksa komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri memberi sinyal kuat bahwa perkara tersebut bakal berlanjut ke “jilid ii” setelah muncul sejumlah fakta baru di persidangan.
hal itu disampaikan langsung oleh jaksa kpk ri, moh takdir suhan, sh, mh, usai sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dakwaan terhadap empat terdakwa di pengadilan negeri (pn) palembang, selasa (21/10/2025).
empat terdakwa tersebut yakni mantan kepala dinas pupr oku nopriansyah, serta tiga anggota dprd oku: umi hartati, ferlan juliansyah, dan m. fahrudin.
baca juga:jembatan layang gandus siap beroperasi awal 2026: konstruksi slab on pile kokoh & tahan banjir
baca juga:sumsel dan sumbar perkuat sinergi regional lewat kerja sama strategis antar daerah
“ada beberapa fakta sidang yang akan kami analisa lebih lanjut. setiap keterangan dan bukti digital yang muncul di persidangan akan menjadi bahan pertimbangan untuk langkah berikutnya,” ungkap takdir.
salah satu fakta penting yang menjadi sorotan jaksa adalah kesaksian bupati oku, teddy meilwansyah, yang hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait proses pengesahan apbd kabupaten oku.
dari hasil pemeriksaan, jaksa menemukan jejak digital komunikasi aktif antara teddy dan sejumlah pihak seperti m. iqbal alisyahbana, setiawan, nopriansyah, serta dua stafnya, alal dan revo.
“dari jejak digital itu, terlihat adanya komunikasi dan pemantauan terhadap proyek-proyek di dinas pupr oku, meski yang bersangkutan bukan lagi menjabat sebagai pj bupati,” jelas takdir.
baca juga:dua eks pegawai pemkab banyuasin masih terima gaji penuh meski tersandung kasus korupsi
baca juga:banjir dan longsor terjang empat lawang, akses sumsel–bengkulu lumpuh total
selain itu, jaksa juga mengungkap adanya foto yang menjadi bukti digital saat gugatan pilkada oku berlangsung di mahkamah konstitusi (mk). dalam foto tersebut, terlihat teddy berpose bersama beberapa kepala dinas, termasuk terdakwa nopriansyah.
meski di persidangan teddy membantah bahwa pertemuan itu bermuatan politik, jaksa takdir menilai hal itu tetap melanggar prinsip netralitas asn.
“asn tidak boleh memberikan dukungan politik dalam bentuk apa pun. fakta-fakta ini tentu akan kami analisa lebih dalam,” tegasnya.
menurut takdir, pihaknya akan menganalisis seluruh fakta hukum dan bukti digital sebelum menentukan langkah lanjutan. “sekarang tinggal menunggu keterangan dari para terdakwa, terutama nopriansyah, yang akan menjadi penentu bagaimana nantinya arah kasus ini,” ujarnya.
baca juga:rotasi besar di banyuasin: 17 kursi pejabat bergeser, bupati askolani minta asn tetap ikhlas
baca juga:tuan rumah mendominasi, muba tinggalkan palembang di porprov sumsel 2025
ia juga meminta dukungan publik, khususnya media, agar terus mengawal proses hukum hingga tuntas.
“yang pasti, rekan-rekan media tolong bantu kawal. nanti kita pasti ketemu lagi. tunggu saja kelanjutan kasus ini seperti apa,” tandasnya.
kasus ini berawal dari dugaan pemberian uang suap senilai rp3,7 miliar kepada sejumlah anggota dprd oku sebagai imbalan atas pengesahan rancangan apbd 2025 yang sempat buntu akibat konflik antara dua kubu besar, yaitu kubu bertaji (bersama teddy–marjito) dan kubu ypn yess (yudi purna nugraha–yenny elita).
dalam pembahasan anggaran tersebut, sejumlah anggota dprd diduga mengusulkan paket proyek pokir senilai rp45 miliar. karena tidak dapat langsung masuk ke apbd, muncul kesepakatan terselubung antara pihak eksekutif dan legislatif untuk menyalurkan proyek melalui mekanisme “fee proyek”.
baca juga:menteri esdm tinjau sumur minyak rakyat di muba, legalitas dimulai november: penjualan lewat pertamina
baca juga:kabar baik! 4 tol di sumsel masuk psn terbaru, proyek infrastruktur kembali tancap gas
dari skema inilah, dugaan aliran dana suap mengalir ke tangan beberapa anggota dprd oku.
sebelumnya, dua pihak swasta — sugeng dan m. fauzi alias pablo — telah lebih dulu divonis bersalah dalam perkara terpisah yang berkaitan dengan kasus ini.
dengan adanya sinyal kuat dari jaksa kpk, publik kini menunggu babak baru pengusutan dugaan suap proyek pokir dprd oku yang diduga menyeret sejumlah nama besar di kabupaten oku.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 23 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan