ATR/BPN Selamatkan Rp9,4 Triliun dari Mafia Tanah

 

JAKARTA – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan capaian strategis di sektor agraria.

 

Di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid dan Wakil Menteri Ossy Dermawan, kementerian ini berhasil mendorong kebijakan pertanahan sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat.

 

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, ATR/BPN bekerja memastikan tanah dan ruang menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan. Setahun ini adalah fondasi untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat,” ujar Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan di Jakarta, Senin (20/10/2025).

 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap menjadi ujung tombak. Hingga Oktober 2025, tercatat 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 97 juta di antaranya sudah bersertipikat.

 

Dalam setahun terakhir, capaian pendaftaran tanah mencapai 4 juta bidang, sementara 2,69 juta bidang berhasil disertipikasi. Langkah ini menambah nilai ekonomi nasional hingga Rp1.021,95 triliun.

 

“Kepastian hukum atas tanah adalah fondasi ekonomi rakyat. Tanah bersertipikat meningkatkan nilai aset, membuka akses pembiayaan, dan menggerakkan roda ekonomi,” kata Ossy.

 

Transformasi digital menjadi terobosan besar ATR/BPN. Hingga Oktober 2025, 6,1 juta sertipikat elektronik diterbitkan — naik hampir 10 kali lipat dibandingkan tahun lalu yang hanya 639 ribu.

 

Digitalisasi dinilai mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, sekaligus menekan praktik mafia tanah.

 

Program Reforma Agraria juga mencatat capaian signifikan. Dalam satu tahun, 1,64 juta bidang tanah dengan luas 879.942 hektare telah didistribusikan kepada 496 ribu kepala keluarga.

 

Selain itu, ATR/BPN juga mencatat 278.689 bidang tanah wakaf terdaftar, meningkat 16.600 bidang dari tahun sebelumnya. Langkah ini memperkuat perlindungan aset sosial-keagamaan dan mencegah klaim ilegal.

 

“Kami ingin rakyat kecil punya akses terhadap tanah dan kesempatan untuk maju. Reforma Agraria adalah cara menata ulang struktur kepemilikan tanah agar lebih adil,” tegas Ossy.

 

Selama setahun pemerintahan Prabowo–Gibran, ATR/BPN berhasil menuntaskan 3.019 kasus pertanahan dan menindak 140 pelaku mafia tanah. Upaya tersebut menyelamatkan 130,7 juta meter persegi tanah serta mencegah kerugian negara hingga Rp9,4 triliun.

 

“Satu tahun ini adalah fondasi. Kami membangun sistem, budaya kerja, dan tata kelola yang lebih berorientasi pada hasil serta pelayanan publik,” pungkas Ossy. (*)