1 Tahun Prabowo - Gibran, 43 Skandal Korupsi Terbongkar, Kerugian Rp320 Triliun!

BACA JUGA:Prabowo Gencarkan Operasi Nasional Berantas Tambang Ilegal, Target Selamatkan Triliunan Rupiah Aset Negara

4. Kasus Korupsi Kuota Haji

Tambahan 20 ribu kuota haji 2023–2024 diduga dialihkan secara ilegal. Sekitar 8.400 kuota reguler dialihkan ke haji khusus untuk keuntungan oknum di Kemenag. KPK memperkirakan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun, dengan modus "jual-beli kuota" bernilai hingga 7.000 dolar AS per jemaah.

5. Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

Kasus ini menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel). Ia bersama pejabat Kemenaker diduga memeras perusahaan dalam proses sertifikasi K3. Total uang haram yang mengalir mencapai Rp81 miliar, di mana Noel diduga menerima sekitar Rp3 miliar.

6. Kasus Korupsi Dana CSR BI dan OJK

KPK menetapkan dua anggota DPR RI sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana CSR Bank Indonesia dan program sosial OJK. Nilai kerugian mencapai Rp28,38 miliar, dengan modus proposal fiktif dan pencucian uang melalui yayasan.

7. Kasus Korupsi Bank BJB

Penyimpangan dana promosi dan iklan di Bank BJB menimbulkan kerugian negara hingga Rp222 miliar. Kasus ini menyeret Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi serta sejumlah pengendali agensi iklan. Nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut terseret setelah rumahnya digeledah KPK, meski statusnya masih sebatas saksi.

BACA JUGA:Presiden Prabowo: Seleksi Pemimpin TNI Harus Berdasarkan Prestasi, Bukan Senioritas

BACA JUGA:Di Munas PKS, Prabowo Soroti Soal Korupsi dan Gaji Wartawan

8. Kasus Kredit Bermasalah Sritex

PT Sritex diduga menyalahgunakan kredit dari sejumlah bank daerah dan bank sindikasi, dengan kerugian mencapai Rp1,08 triliun. Sejumlah mantan direksi Sritex dan pejabat bank, termasuk dari Bank BJB, Bank DKI, dan Bank Jateng, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan total 43 kasus yang diusut sepanjang setahun terakhir, pemerintah dinilai serius dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Namun, publik menyoroti bahwa sejumlah kasus melibatkan pejabat tinggi, korporasi besar, hingga tokoh politik, sehingga menjadi ujian nyata komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap transparansi dan penegakan hukum.