BPJS Kesehatan Terancam Defisit Mulai Juni 2026, Wacana Kenaikan Iuran Menguat

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Minggu , 12 Oct 2025 - 15:33

BPJS Kesehatan Terancam Defisit Mulai Juni 2026, Wacana Kenaikan Iuran Menguat--Foto: Prabupos

bpjs kesehatan terancam defisit mulai juni 2026, wacana kenaikan iuran menguat                            jakarta, koranprabumulihpos.com– badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan menyampaikan peringatan serius terkait kondisi keuangan lembaga. jika tidak ada kebijakan penyesuaian iuran, program jaminan kesehatan nasional (jkn) diprediksi akan mengalami defisit mulai juni 2026.
keterangan tersebut disampaikan ketua dewan pengawas bpjs kesehatan, prof. abdul kadir, dalam sebuah forum di jakarta, kamis (9/10/2025). ia mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan aktuaria, kemampuan bpjs kesehatan untuk membayar klaim rumah sakit hanya bertahan hingga pertengahan tahun depan.
“kalau berdasarkan hitungan aktuaria, kami hanya bisa bertahan sampai juni 2026,” ujar abdul kepada wartawan.
“setelah bulan itu, tanpa adanya penyesuaian kebijakan, bpjs kesehatan berisiko mengalami defisit dan gagal bayar klaim.”
klaim membengkak, pendapatan tidak mengimbangi
ancaman defisit ini dipicu oleh meningkatnya beban pelayanan kesehatan yang harus ditanggung bpjs. pada tahun 2025, total klaim diperkirakan mencapai rp201 triliun—melonjak drastis dari rp175 triliun pada tahun sebelumnya. sementara itu, pendapatan dari iuran peserta tidak tumbuh secepat peningkatan biaya klaim.
baca juga:dukung lingkungan belajar bersih, dinsos - tp pkk prabumulih serahkan mesin rumput ke paud taman murni
baca juga:bunda paud kota prabumulih resmi dikukuhkan, tegaskan komitmen majukan pendidikan anak usia dini
saat ini bpjs kesehatan masih “selamat” berkat aset neto dari surplus tahun-tahun sebelumnya. namun dana cadangan tersebut terus tergerus dan diperkirakan habis pada pertengahan 2026.
penyesuaian iuran masuk pembahasan pemerintah
di tengah ancaman krisis finansial ini, opsi penyesuaian atau kenaikan iuran bpjs kesehatan kembali menguat. bpjs kesehatan mengaku telah menyiapkan simulasi dan rekomendasi skenario pendanaan sebagai bahan pertimbangan pemerintah.
namun abdul kadir menegaskan bahwa keputusan akhir tidak berada di tangan bpjs, melainkan di level pemerintah pusat.
“kebijakan soal iuran ada di pemerintah, terutama presiden, menteri keuangan, dan djsn. kami hanya menyiapkan kajian teknisnya,” jelasnya.
ia menambahkan, setiap kebijakan baru harus dikomunikasikan dengan baik agar tidak memicu kegaduhan di masyarakat.
“prinsipnya, perubahan harus hati-hati. rasio pembiayaan sekarang sudah melewati 100%, jadi penyesuaian memang diperlukan,” tambahnya.
baca juga:bunda paud kota prabumulih resmi dikukuhkan, tegaskan komitmen majukan pendidikan anak usia dini
baca juga:wawako prabumulih jadi andalan cabor basket pornas korpri 2025, sumsel tundukkan bengkulu skor 52-32
sebelumnya, menteri keuangan sri mulyani juga memberi sinyal bahwa kenaikan iuran sangat mungkin dilakukan pada tahun 2026 demi menjaga keberlanjutan program jkn.
layanan tetap jalan, manfaat tidak dikurangi
meski menghadapi tekanan defisit, bpjs kesehatan memastikan layanan kepada peserta tetap berjalan normal. abdul kadir menegaskan tidak ada rencana pengurangan manfaat kesehatan yang diterima masyarakat. justru, menurutnya, pemerintah tengah mengkaji peluang penambahan manfaat di masa mendatang.
selain opsi kenaikan iuran, bpjs kesehatan juga mendorong:
peningkatan kepatuhan pembayaran iuran peserta,
perluasan jumlah peserta aktif,
penguatan sistem audit klaim rumah sakit,
serta efisiensi pembiayaan layanan kesehatan.
ancaman defisit bpjs kesehatan ini kini menjadi isu krusial karena menyangkut masa depan layanan kesehatan bagi lebih dari 270 juta penduduk indonesia yang menjadi peserta jkn. 
baca juga:erick thohir minta maaf, timnas indonesia dipastikan gagal tembus piala dunia 2026
baca juga:jadi inspirasi, ketua bhayangkari kagum dengan sppg prabumulih timur yang terapkan standar kebersihan - steril
keputusan strategis pemerintah dalam beberapa bulan ke depan akan sangat menentukan nasib program jaminan kesehatan terbesar di dunia ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 13 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan