Kasus Korupsi Dana Hibah KPU Prabumulih, Pengamat: Reformasi Penyelenggara Pemilu Sudah Mendesak!

Reporter: Erna |

Editor: Ros Suhendra |

Minggu , 05 Oct 2025 - 22:11

Kasus Korupsi Dana Hibah KPU Prabumulih, Pengamat: Reformasi Penyelenggara Pemilu Sudah Mendesak!--

“Ini bukan hanya soal defisit anggaran, tapi juga defisit demokrasi. Penyalahgunaan dana pemilu sudah berulang-ulang terjadi di berbagai daerah. Dari KPU, Bawaslu, semua pernah tersorot,” bebernya.

Karena itu, Bagindo sejak lama mendorong reformasi total sistem penyelenggara pemilu di Indonesia. Ia bahkan pernah mengusulkan agar KPU dan Bawaslu dilebur menjadi satu lembaga baru bernama Badan Penyelenggara Pemilu (BPP).

“Cukup satu kantor saja, seperti halnya inspektorat atau kepolisian. Kalau KPU dan Bawaslu ada di bawah satu atap, otomatis saling mengawasi,” imbuhnya.

Selain efisiensi, penggabungan lembaga ini dinilai bisa memperkuat pengawasan internal dan meminimalisir penyalahgunaan kewenangan.

Bagindo juga menekankan pentingnya memperketat proses rekrutmen penyelenggara pemilu, dengan melarang adanya keterlibatan orang partai politik (parpol) atau organisasi masyarakat (ormas).

“Karena rentan intervensi,” tegasnya.

Sebaliknya, ia mendorong agar penyelenggara pemilu diisi oleh kalangan PNS atau akademisi yang independen dan profesional.

“Kalau diisi orang-orang partai atau ormas, pasti ada kontaminasi politik. Penyelenggara harus bebas dari kepentingan politik,” harapnya.

Selain reformasi kelembagaan, Bagindo juga menilai pentingnya penerapan teknologi digital dalam sistem pemilu.

“Penerapan e-voting wajib mulai dijalankan di daerah-daerah maju untuk meminimalisir kecurangan,” ujarnya.

Sistem e-voting berbasis internet, lanjutnya, mampu menekan peluang manipulasi suara maupun penyalahgunaan anggaran.

“Kalau masih manual, ruang kecurangan sangat besar. Dengan e-voting berbasis teknologi internet, akan jauh lebih transparan. Daerah maju wajib pakai e-voting, sementara di pelosok bisa tetap manual,” sarannya.

kasus korupsi dana hibah kpu prabumulih, pengamat: reformasi penyelenggara pemilu sudah mendesak!                            prabumulih, koranprabumulihpos.com – pengamat politik sumatera selatan, bagindo togar butar butar, menilai kasus dugaan korupsi dana hibah komisi pemilihan umum (kpu) kota prabumulih hanyalah bagian kecil dari persoalan besar yang melanda penyelenggara pemilu di indonesia.
ia menyebut fenomena ini sebagai “puncak gunung es” dari praktik serupa yang kemungkinan besar juga terjadi di berbagai daerah lain.
“ini baru ketahuan di prabumulih. kalau mau ditelusuri, hampir semua kabupaten/kota bisa kena kasus serupa. dana hibah paling sering jadi sasaran, termasuk di bawaslu,” ujarnya kepada sumatera ekspres, sabtu (4/10).
bagindo menjelaskan, sejumlah bawaslu di sumatera selatan juga pernah terseret kasus serupa, seperti di kabupaten ogan ilir (oi), oku timur, oku selatan, musi rawas utara, hingga panwaslu oki.
baca juga:dugaan korupsi dana hibah, kerugian negara rp 6 miliar: kejari prabumulih tahan ketua, sekretaris & ppk kpu
baca juga:jumat keramat, penyidik kejari prabumulih tetapkan tiga tersangka korupsi dana hibah kpu 2024
“bawaslu kerap meminta tambahan dana hibah, dengan alasan anggaran mereka kecil,” tukasnya.
menurutnya, lemahnya integritas penyelenggara pemilu berakibat langsung terhadap kualitas demokrasi. banyak oknum yang menjadikan jabatan hanya sebagai alat mencari keuntungan pribadi.
“secara moral lemah, secara intelektual lemah, ini yang bikin demokrasi kita rusak. mereka justru jadi sumber masalah, bukan solusi,” cetusnya.
bagindo menilai, baik kpu maupun bawaslu kini justru menjadi bagian dari persoalan dalam pembangunan demokrasi indonesia.
“seharusnya dana pemilu digunakan untuk memperkuat demokrasi, tapi kenyataannya sering jadi bancakan. mereka malah menjadi troublemaker dalam pembangunan demokrasi yang kita idamkan,” sebutnya.
baca juga:naik penyidikan, kerugian puluhan miliar: dugaan kasus korupsi dana hibah kpu prabumulih
baca juga:komisioner kpu kota prabumulih penuhi panggilan kejaksaan , pemanggilan atas dugaan klarifikasi soal dana hiba
ia menegaskan, defisit demokrasi yang terus berulang tidak terlepas dari buruknya manajemen dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana pemilu.
“ini bukan hanya soal defisit anggaran, tapi juga defisit demokrasi. penyalahgunaan dana pemilu sudah berulang-ulang terjadi di berbagai daerah. dari kpu, bawaslu, semua pernah tersorot,” bebernya.
karena itu, bagindo sejak lama mendorong reformasi total sistem penyelenggara pemilu di indonesia. ia bahkan pernah mengusulkan agar kpu dan bawaslu dilebur menjadi satu lembaga baru bernama badan penyelenggara pemilu (bpp).
“cukup satu kantor saja, seperti halnya inspektorat atau kepolisian. kalau kpu dan bawaslu ada di bawah satu atap, otomatis saling mengawasi,” imbuhnya.
selain efisiensi, penggabungan lembaga ini dinilai bisa memperkuat pengawasan internal dan meminimalisir penyalahgunaan kewenangan.
bagindo juga menekankan pentingnya memperketat proses rekrutmen penyelenggara pemilu, dengan melarang adanya keterlibatan orang partai politik (parpol) atau organisasi masyarakat (ormas).
baca juga:jm–fai unggul hitung cepat psu pilkada empat lawang: tunggu hasil resmi kpu
baca juga:kpu sumsel pastikan psu empat lawang aman dan tertib, debat kandidat digelar 13 april
“karena rentan intervensi,” tegasnya.
sebaliknya, ia mendorong agar penyelenggara pemilu diisi oleh kalangan pns atau akademisi yang independen dan profesional.
“kalau diisi orang-orang partai atau ormas, pasti ada kontaminasi politik. penyelenggara harus bebas dari kepentingan politik,” harapnya.
selain reformasi kelembagaan, bagindo juga menilai pentingnya penerapan teknologi digital dalam sistem pemilu.
“penerapan e-voting wajib mulai dijalankan di daerah-daerah maju untuk meminimalisir kecurangan,” ujarnya.
sistem e-voting berbasis internet, lanjutnya, mampu menekan peluang manipulasi suara maupun penyalahgunaan anggaran.
“kalau masih manual, ruang kecurangan sangat besar. dengan e-voting berbasis teknologi internet, akan jauh lebih transparan. daerah maju wajib pakai e-voting, sementara di pelosok bisa tetap manual,” sarannya.
baca juga:komisioner kpu oki jadi tersangka korupsi, kpu kirim surat ke kpu provinsi sumsel
baca juga:kpu sumsel pantau persiapan psu di empat lawang
bagindo mengingatkan, tanpa reformasi besar-besaran, demokrasi indonesia hanya akan menjadi ajang kepentingan segelintir elite.
“kalau tidak ada revolusi, demokrasi kita hanya akan jadi sandiwara. terus dipermainkan oleh elit yang kredibilitasnya diragukan,” kritiknya.
ia pun menegaskan kembali urgensi reformasi menyeluruh, mulai dari penggabungan lembaga penyelenggara, rekrutmen yang bersih, hingga penerapan sistem digital nasional.
“kalau tidak, defisit demokrasi dan defisit anggaran akan terus terjadi. kita butuh penyelenggara yang bersih, profesional, dan bebas kepentingan politik,” tegasnya.
terkait kasus dugaan korupsi dana hibah kpu prabumulih tahun anggaran 2024 yang tengah diusut kejari prabumulih, bagindo meminta aparat penegak hukum menuntaskannya secara transparan.
baca juga:kpu usulkan pemungutan suara ulang pilkada 2024 dilaksanakan sabtu, ini alasannya
baca juga:pemprov sumsel siap kucurkan dana psu empat lawang, kpu masih hitung kebutuhan
“karena pasti ada pihak terkait lainnya. selain itu, akibat dari kasus ini legitimasi pemilu 2024 di kota prabumulih pada umumnya krisis kepercayaan,” pungkasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 6 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan