Ketika Aspirasi Berubah Jadi Anarki: Demokrasi di Persimpangan Moral

Reporter: Tedy |

Editor: Tedy |

Kamis , 04 Sep 2025 - 23:31

ketika aspirasi berubah jadi anarki: demokrasi di persimpangan moral                             
penulis: dwiki al akhyar, s.ud., m.pd. (pegiat literasi sumatera selatan)
 
gelombang aksi massa yang viral hari ini kembali membuka luka lama bangsa: bagaimana aspirasi publik sering bergeser menjadi kerusuhan yang merusak. 
 
fenomena penjarahan dan tindakan anarkis jelas tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, meski didorong kekecewaan politik maupun ekonomi. 
 
negara hukum memberi ruang bagi rakyat menyampaikan pendapat secara sah, namun ruang itu kerap disalahgunakan hingga menimbulkan korban dan kerugian besar. dalam pandangan islam, kerusakan sosial justru semakin menjauhkan tujuan mulia amar makruf nahi munkar. 
 
karena itu, penting menegaskan bahwa perubahan sejati hanya lahir dari cara-cara beradab, bukan dari kerusakan yang memadamkan harapan rakyat kecil. kesadaran kolektif ini harus tumbuh, agar demokrasi tidak berubah menjadi arena kekacauan yang menghancurkan kepercayaan publik terhadap perjuangan sosial.
 
kritik konteks publik dan moralitas sosial
 
hari ini publik dihebohkan oleh maraknya aksi anarkis dan penjarahan di tengah demonstrasi. 
 
massa yang melampiaskan amarahnya tidak hanya merusak fasilitas umum (fasum), tetapi juga menyerang properti pribadi, membuat masyarakat resah dan trauma. 
 
tindakan ini menyimpang dari hakikat protes yang mestinya menyuarakan aspirasi secara damai. ketika kerusuhan terjadi, pesan utama perjuangan hilang, tergantikan oleh bayangan ketakutan dan kekerasan. 
 
aspirasi politik tidak lagi terdengar karena tenggelam dalam suara kaca pecah dan api yang membakar. inilah wajah demonstrasi yang kehilangan arah moral.
 
hukum indonesia jelas melarang tindakan merusak dan menjarah. pasal 406 kuhp mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja merusak atau menghancurkan milik orang lain dapat dipidana. 
 
uu no. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus menjunjung tinggi hukum dan ketertiban. 
 
bahkan uu no. 39 tahun 1999 tentang ham menekankan bahwa setiap kebebasan dibatasi oleh hak orang lain. dengan demikian, aksi anarkis bukanlah bentuk demokrasi, melainkan kejahatan yang merusak nilai kebersamaan dan melukai keadilan sosial.
 
demokrasi sering disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. padahal, hak berekspresi tidak identik dengan kebebasan merusak. hukum mengajarkan bahwa kebebasan harus dilandasi tanggung jawab moral dan hukum. 
 
anarki hanya memperlihatkan wajah ketidakmampuan massa mengelola aspirasi secara bijak. jika penjarahan dianggap wajar, berarti masyarakat telah kehilangan kompas etik. 
 
demokrasi sejati adalah ruang dialog yang sehat, bukan ajang kekerasan yang merugikan. oleh karena itu, pandangan bahwa kerusuhan hanyalah konsekuensi dari dinamika politik jelas keliru dan menyesatkan, karena mengabaikan prinsip dasar keadaban bersama.
 
hukum islam dan akhlak umat
 
dalam islam, perbuatan anarkis dan menjarah termasuk dosa besar. agama mengajarkan umatnya untuk menjauhi perbuatan merusak dan melindungi hak orang lain. nabi muhammad saw bersabda: “tidak boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri maupun orang lain.” hadis ini menjadi prinsip dasar bahwa setiap tindakan yang merugikan pihak lain hukumnya terlarang. penjarahan, yang dilakukan dengan sengaja, lebih buruk karena menyatukan unsur pencurian dan kekerasan. maka jelas bahwa tindakan ini bukanlah perjuangan, melainkan maksiat yang mencederai nilai keadilan, solidaritas, dan persaudaraan yang dijunjung tinggi islam.
 
al-qur’an juga menegaskan larangan sikap berlebihan dan melampaui batas. dalam surat an-nisa’ ayat 171, umat diingatkan agar tidak melampaui batas dalam sikap. demikian pula surat huud ayat 112 memerintahkan untuk berlaku lurus dan adil tanpa tergelincir pada ekstremitas. 
 
metode dakwah dan perjuangan dalam islam menekankan hikmah, nasihat baik, dan kelembutan hati. prinsip ini menunjukkan bahwa kerusakan, kekerasan, dan anarki tidak pernah menjadi jalan islam. sebaliknya, perubahan sejati lahir dari ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan, sebagaimana diteladankan rasulullah saw dalam dakwahnya.
 
islam juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial. ketika kerusuhan terjadi, bukan hanya pihak berkuasa yang terdampak, melainkan masyarakat kecil yang kehilangan penghasilan karena usaha mereka hancur. dalam pandangan islam, merugikan orang lain termasuk bentuk kezaliman yang dilarang keras. 
 
nabi menegaskan bahwa seorang muslim sejati adalah yang mampu menjaga orang lain dari lisan dan tangannya. oleh sebab itu, aksi anarkis yang menebar ketakutan dan menjarah harta orang lain adalah lawan dari akhlak mulia. umat islam harus menjadi pelopor damai, bukan sumber kerusuhan.
 
refleksi praktis dan arah solusi
 
realitasnya, kerusuhan hanya memperburuk kondisi sosial. korban utama bukanlah para penguasa, melainkan rakyat kecil. pedagang kaki lima, pekerja harian, dan pemilik warung menanggung kerugian akibat fasilitas rusak dan lingkungan tidak aman. 
 
alih-alih memperjuangkan keadilan, anarkisme justru melahirkan ketidakadilan baru. parahnya, tindakan itu memberi ruang bagi pemerintah untuk membatasi kebebasan dengan alasan keamanan. 
 
stigma negatif terhadap gerakan sosial semakin menguat. padahal, aspirasi masyarakat bisa diperjuangkan melalui strategi damai, terstruktur, dan terfokus tanpa harus mengorbankan hajat hidup orang banyak.
 
solusi atas persoalan ini adalah kolaborasi semua pihak. aparat harus menegakkan hukum dengan adil dan tegas, sekaligus memberi ruang bagi aspirasi damai. para ulama, tokoh agama, dan intelektual wajib mengedukasi masyarakat bahwa protes tidak identik dengan kekerasan.
 
komunitas sipil dapat berperan sebagai mediator, memastikan aksi berjalan tertib dan aspirasi tersampaikan tanpa kerusuhan. dengan sinergi ini, aksi massa bisa menjadi sarana demokrasi yang bermartabat. masyarakat tidak lagi takut berdemonstrasi, karena yakin aspirasinya akan terdengar tanpa harus berujung pada kerusuhan.
 
pada akhirnya, anarkis dan penjarahan bukanlah lambang perlawanan rakyat, melainkan kegagalan kolektif menjaga akhlak dan hukum. baik hukum positif maupun syariat islam sepakat menolak kekerasan. 
 
masyarakat perlu memahami bahwa perubahan sejati lahir dari cara-cara damai yang terencana. aspirasi dapat diperjuangkan dengan tuntutan jelas, strategi konsisten, serta dialog terbuka. inilah jalan demokrasi yang sehat, yang tidak merugikan sesama. 
 
sudah saatnya kita menolak pembenaran terhadap kerusuhan dan menegakkan prinsip bahwa keberanian sejati bukanlah merusak, melainkan merawat kehidupan bersama dengan cara terhormat.
 
demokrasi di persimpangan moral
 
demokrasi kita hari ini sedang berdiri di persimpangan moral. di satu sisi, ia memberi ruang luas bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi; namun di sisi lain, ruang itu sering disalahgunakan hingga berubah menjadi kerusuhan. 
 
ketika moral publik terabaikan, demokrasi yang seharusnya menjadi jalan kebebasan justru tergelincir menjadi panggung anarki. inilah ujian terbesar: apakah bangsa ini mampu menjaga kebebasan dengan tanggung jawab, atau membiarkannya runtuh oleh perilaku destruktif yang melukai keadilan sosial.
 
persimpangan ini menuntut pilihan yang jelas. jika kita menghendaki demokrasi yang sehat, maka aspirasi harus dijalankan dengan akhlak dan hukum sebagai fondasi. tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi topeng bagi kerakusan dan kekerasan. 
 
bangsa ini harus berani mengatakan bahwa penjarahan dan anarkisme bukanlah suara rakyat, melainkan pengkhianatan terhadap nilai kebersamaan. justru dengan menolak jalan kekerasan, kita sedang menjaga agar demokrasi tetap bernilai, bermartabat, dan dipercaya rakyat kecil sebagai sarana perubahan.
 
demokrasi di persimpangan moral adalah peringatan bagi kita semua. jika arah yang dipilih adalah kerusakan, maka bangsa hanya akan berjalan menuju keterpurukan. 
 
tetapi bila kita meneguhkan pilihan pada moralitas, hukum, dan akhlak, maka demokrasi akan tumbuh menjadi sarana mulia untuk memperjuangkan keadilan. saat inilah keberanian moral dibutuhkan: berani bersuara tanpa merusak, berani berbeda tanpa membenci, dan berani memperjuangkan perubahan tanpa melukai. dari persimpangan inilah masa depan demokrasi indonesia akan ditentukan.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 5 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan