Kementerian PU Siapkan Rp900 Miliar: Perbaiki Fasilitas Publik Rusak Akibat Gelombang Demo Nasional

Tito menuturkan, dampak aksi unjuk rasa di daerah-daerah tersebut menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan kantor pemerintahan.

Tito belum menghitung secara pasti total kerugian yang diderita akibat aksi massa tersebut.

BACA JUGA:Ramadan 2025, Kementerian Agama Sebar 1.000 Dai ke Wilayah 3T: 213 Diantaranya Perempuan

BACA JUGA:Kementerian PANRB Tetapkan Pengangkatan CPNS Serentak pada 1 Oktober 2025 dan PPPK 1 Maret 2026

Namun dia memperkirakan jumlah kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

Kata mantan Kapolri tersebut, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah dengan jumlah kerugian terbesar.

Sebanyak 22 halte Transjakarta dan MRT rusak, dengan total kerugian Rp3,3 miliar untuk MRT, Rp41,6 miliar untuk Transjakarta, serta Rp 5,5 miliar untuk CCTV.

Selanjutnya, di Kota Makassar Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar ludes dibakar massa hingga menyebabkan tiga orang tewas dan lima lainnya luka-luka.

Kemudian di Surakarta, Kantor Sekretariat DPRD Solo turut dibakar. Di Surabaya, Gedung Grahadi dibakar, serta 11 pos polisi mengalami kerusakan berat atau terbakar.

Untuk di Kota Kediri, Gedung DPRD dibakar dan dijarah. Selain itu, Kantor Satlantas Polres Kediri Kota dilempari dan kendaraan barang bukti dirusak.

Di Mataram, Gedung DPRD dan fasilitas legislatif lainnya juga dibakar dan dirampas.

Kerusakan juga terjadi di Kota Bandung, di mana aset Rumah Dinas MPR dirusak dan Gedung DPRD dibakar.

Selanjutnya, Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah di Semarang juga turut menjadi sasaran amukan massa.

Tak hanya di kota, di Kabupaten Brebes tercatat kerusakan pada Gedung DPRD, sementara di Kota Pekalongan, Gedung DPRD dan Pemkot dibakar.

Kota Tegal mengalami insiden yang sama, dengan Gedung DPRD dan Polres yang dibakar.