Pengamat UNS: Anggota DPR yang Arogan Tak Cukup Dinonaktifkan, Harus Segera Diganti

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Selasa , 02 Sep 2025 - 20:02

Anggota DPR yang Arogan Tak Cukup Dinonaktifkan, Harus Segera Diganti--Antara

pengamat uns: anggota dpr yang arogan tak cukup dinonaktifkan, harus segera diganti                            jakarta, koranprabumulihpos.com – gelombang kritik publik terhadap perilaku arogan sejumlah anggota dpr ri terus menguat setelah rentetan pernyataan kontroversial yang memicu kemarahan rakyat. 
menanggapi kondisi tersebut, pengamat politik universitas sebelas maret (uns) agus riewanto menilai langkah partai politik yang hanya menonaktifkan kader bermasalah belum cukup.
menurut agus, mekanisme pergantian antarwaktu (paw) harus segera ditempuh agar citra dpr tidak semakin terpuruk. “kalau hanya dinonaktifkan, artinya mereka sekadar tidak bekerja. publik justru bertanya-tanya, apakah sanksi itu akan berujung paw atau hanya formalitas. jika ingin menunjukkan keseriusan, ya harus diganti dengan anggota baru,” jelasnya saat dikonfirmasi, selasa (2/9/2025).
agus mencontohkan, nama-nama seperti ahmad syahroni (nasdem), eko patrio (pan), uya kuya (pan), hingga nafa urbach (nasdem) sudah terkena sanksi penonaktifan. namun, langkah tersebut menurutnya masih setengah hati. “ini kan soal bagaimana partai menunjukkan tanggung jawab, bukan sekadar meredam kemarahan publik,” tegasnya.
baca juga:anggota dpr ri dinonaktifkan partai, tapi gaji tetap mengalir!
baca juga:kebijakan baru istana: dpr dilarang kunjungan ke luar negeri!
ia juga menyoroti kasus dedi sitorus (pdip) yang sempat menyulut polemik karena pernyataannya dianggap merendahkan rakyat. hingga kini, partainya belum mengambil tindakan tegas. “kalau menyangkut dedi sitorus, saya kira ini tergantung mekanisme internal pdip. tapi di luar itu, ada juga soal sensitivitas pribadi, bagaimana seorang wakil rakyat bisa membaca suasana kebatinan masyarakat,” tambah agus.
arogansi wakil rakyat jadi pemicu revolusi rakyat indonesia
gelombang kemarahan publik memuncak pada akhir agustus 2025 ketika ribuan massa turun ke jalan dalam aksi yang kemudian dikenal dengan sebutan “revolusi rakyat indonesia.” aksi besar-besaran ini berpusat di senayan, jakarta, namun dengan cepat merembet ke kota-kota lain seperti surabaya, semarang, makassar, medan, hingga mataram.
unjuk rasa tersebut bukan hanya dipicu oleh keputusan dpr menaikkan tunjangan perumahan hingga rp50 juta per bulan, tetapi juga diperparah oleh gaya komunikasi sejumlah anggota dewan yang dianggap merendahkan rakyat.
baca juga:nasdem & pan ambil langkah tegas, 4 anggota dpr dicopot!
baca juga:dpr setujui tambahan rp 5,5 triliun, anggaran kemdiktisaintek 2026 capai rp 61 triliun
partai politik mulai bergerak
beberapa partai besar akhirnya mengambil langkah cepat. pan menonaktifkan dua kader populernya, eko patrio dan uya kuya. nasdem melakukan hal serupa terhadap ahmad syahroni serta artis yang kini jadi politisi, nafa urbach. sementara itu, golkar menonaktifkan adies kadir, yang menjabat sebagai wakil ketua dpr ri.
namun, tidak semua partai bersikap sama. pdip misalnya, masih membiarkan posisi dedi sitorus tetap aktif, meski ucapannya dianggap menyulut kemarahan publik.
dpr harus berbenah, bukan sekadar hukum individu
agus riewanto menilai persoalan ini tidak cukup berhenti pada level individu. menurutnya, dpr sebagai lembaga harus berani melakukan perubahan paradigma agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan partai.
“yang penting bukan hanya mundur atau tidaknya seseorang, tapi bagaimana mereka melakukan perubahan signifikan. kasus ini harus jadi momentum bagi dpr untuk berbenah dan mengembalikan kepercayaan masyarakat,” tandasnya.
baca juga:demo di dpr ganggu operasional krl, rangkasbitung–tanah abang hanya sampai kebayoran
baca juga:regulasi emas baru dinilai belum cukup kuat, dpr soroti celah pajak
ia juga mengingatkan agar para elite politik lebih arif dalam berbicara. “setiap pernyataan wakil rakyat itu berdampak langsung pada psikologi masyarakat. jangan sampai dpr makin jauh dari rakyat hanya karena arogansi segelintir anggotanya,” pungkas agus.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 3 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan