Kepala SMA Tunas Bakti Minta Pemerintah Wujudkan Pemerataan Siswa Baru di Sekolah Swasta

PRABUMULIH, KORANPABUMULIHPOS.COM — Kepala SMA Tunas Bakti Prabumulih,  Aldrin SAg, menyampaikan harapannya agar pemerintah turut menjamin pemerataan jumlah siswa baru di sekolah swasta, sebagaimana yang telah diterapkan di sejumlah daerah lain di Indonesia.

Hal ini disampaikannya menanggapi menurunnya jumlah peserta didik baru di sekolah swasta setiap tahun akibat dominasi pendaftaran ke sekolah negeri.

Menurut Aldrin, keberpihakan terhadap sekolah negeri memang penting, namun sekolah swasta juga memiliki peran besar dalam mencerdaskan generasi bangsa.

“Kami di sekolah swasta turut membantu pemerintah dalam mencetak SDM yang berkualitas. Maka sudah seharusnya ada kebijakan yang berpihak pada pemerataan siswa,” ujarnya, Jumat 2 Agustus 2025.

BACA JUGA:Jumlah Siswa Baru Hanya Sedikit, Guru SMP Tunas Bakti Tetap Semangat Mengajar

BACA JUGA:Motor Retro Classic Kawasaki W800 2024 dan W800 2025, Kekantor Jadi Makin Keren

Ia mencontohkan beberapa daerah yang telah menerapkan sistem  pembatasan kuota di sekolah negeri dengan komitmen yang jelas, sehingga siswa yang tidak tertampung otomatis mendaftar ke sekolah swasta.

Kebijakan ini membuat sekolah swasta tetap mendapat siswa baru dan mampu bertahan secara operasional.

Menurut Aldrin, jika tidak ada kebijakan pemerataan siswa, maka banyak sekolah swasta kecil akan terancam tutup karena tidak sanggup menanggung biaya operasional.

“Jika hanya ada 5 sampai 10 siswa dalam satu angkatan, bagaimana kami bisa menggaji guru dan memelihara fasilitas sekolah?” keluhnya seraya menyampaikan kondisi saat ini jumlah siswa seluruh siss kelas 10, 11 dan 12 tidak sampai pada angka 20.

BACA JUGA:Review BLUD RSUD, Pemkot Prabumulih Tekankan Transparansi

BACA JUGA:Senam Sehat dan Gotong Royong Satukan Satuan Pendidikan dan Puskesmas di Gunung Kemala

Ia berharap Pemerintah Kota Prabumulih, pemerintah Sumatera Selatan, melalui Dinas Pendidikan dapat segera menyusun regulasi yang mendukung keberlangsungan pendidikan swasta, baik dalam bentuk kebijakan zonasi, pembatasan kuota, atau insentif lain bagi sekolah swasta yang mengalami penurunan jumlah siswa.

"Selama ini, auran diduga hanya sebatas formalitas belaka. Sedangkan pada kenyataannya di lapangan tidak ada realisasinya, 'katanya.

Selain itu, pria yang mengajar di SMAB 1 Prabumulih ini, juga mengusulkan agar pemerintah membuka ruang dialog antara pengelola sekolah swasta dan pihak dinas pendidikan agar aspirasi mereka dapat tersampaikan langsung.

Ia meyakini dengan komunikasi yang baik, pemerintah akan lebih memahami permasalahan yang dihadapi oleh sekolah swasta.

BACA JUGA:Terlibat Laka di Prabumulih, Sekdin Pendidikan Lubuk Linggau Berpulang di Bulan Kelahiran
Dengan adanya permintaan ini, para pengelola sekolah swasta di Prabumulih berharap akan ada perubahan dalam kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kedepan agar lebih inklusif dan adil bagi semua pihak.

“Kami tidak menuntut yang muluk-muluk. Kami hanya ingin agar ada keadilan dan keberlangsungan pendidikan bisa terjaga, baik di negeri maupun di swasta. Semua untuk anak-anak bangsa,” pungkasnya