Giliran Honorer R4 Ngadu ke Dewan: DPRD Prabumulih Surati Wali Kota agar R4 - R5 Diperjuangkan jadi Paruh Wakt

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Senin , 21 Jul 2025 - 23:02

Giliran Honorer R4 Ngadu ke Dewan: DPRD Prabumulih Surati Wali Kota agar R4 - R5 Diperjuangkan jadi Paruh Waktu--

Dalam pertemuan tersebut, para anggota DPRD Kota Prabumulih menyatakan akan mendalami aspirasi yang disampaikan Forum R4 dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemkot Prabumulih serta instansi terkait di tingkat pusat.

DPRD Kota Prabumulih kini mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat resmi kepada Wali Kota agar mereka bisa diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Ketua DPRD Prabumulih, H. Deni Victoria SH M.Si menyatakan bahwa lembaga legislatif setempat berdiri di belakang para pekerja honorer yang tergabung dalam kategori R4 dan R5.

“Kami DPRD Kota Prabumulih akan melayangkan surat kepada Pak Wali Kota agar R4–R5 dapat diakomodir menjadi PPPK paruh waktu,” tegas Deni Victoria, usai menerima audiensi dari perwakilan PHL R4, baru-baru ini.

Tidak hanya memperjuangkan status kepegawaian, politisi Partai Demokrat itu juga menyoroti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para tenaga non-ASN. Ia menegaskan agar Pemkot Prabumulih tidak mengambil langkah tersebut, sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo.

“Sesuai dengan pernyataan Pak Presiden, jangan ada PHK massal. Karena itu kita minta jangan ada pemberhentian terhadap PHL ini,” ujarnya.

Deni juga menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait nasib tenaga honorer ini. Dari hasil komunikasi tersebut, ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memang didorong untuk mengangkat R4 dan R5 menjadi PPPK paruh waktu.

Sementara itu, dari pihak eksekutif, Sekretaris BKPSDM Kota Prabumulih, Melwansyah menyampaikan bahwa rekomendasi dari DPRD akan diteruskan kepada pimpinan.“Aspirasi mereka kita tampung dan kami sampaikan kepada pimpinan,” ucapnya singkat.

Langkah DPRD ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi para tenaga honorer di Prabumulih yang telah lama menanti kejelasan status kerja mereka.(*)

giliran honorer r4 ngadu ke dewan: dprd prabumulih surati wali kota agar r4 - r5 diperjuangkan jadi paruh wakt                            prabumulih, koranprabumulihpos.com – ratusan pegawai harian lepas (phl) non-asn di kota prabumulih mendatangi gedung dprd kota prabumulih, senin 21 juli 2025.
mereka datang untuk menyampaikan aspirasi agar dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu, seperti kelompok r3 yang sudah diangkat sebelumnya.
aksi ini diinisiasi oleh forum r4, yang beranggotakan 137 pegawai non-asn.
mereka terdiri dari 43 guru, 19 tenaga kesehatan, dan 76 tenaga teknis yang selama ini bekerja di berbagai instansi di lingkungan pemkot prabumulih.
baca juga:imbas dugaan pppk siluman, peserta pppk lulus tahap 2 di prabumulih pertanyakan jadwal tes kesehatan 
baca juga:belum umumkan seleksi pppk tahap ii, sejumlah instansi terancam kena sanksi dari bkn! 
dalam audiensi dengan anggota dprd, perwakilan forum r4 mengungkapkan banyak dari mereka telah mengabdi selama lebih dari dua tahun, bahkan ada yang sudah bekerja hingga 10 tahun.
namun sayangnya, mereka belum terdata dalam database kementerian pan-rb dan tidak lolos seleksi pppk tahap 2 karena keterbatasan kuota.
“kami sudah ikut tes pppk tahap 2, bahkan ada yang nilainya tinggi. tapi formasinya sangat terbatas, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan, sehingga kami tidak kebagian,” ujar salah satu perwakilan forum r4.
mereka meminta agar dprd kota prabumulih membantu memperjuangkan nasib mereka ke pemerintah pusat.
baca juga:dinyatakan lulus seleksi pppk, 68 honorer pemkot prabumulih terancam tak diangkat
baca juga:154 honorer r3 prabumulih gagal pppk diusulkan jadi paruh waktu: tetap digaji hingga pelantikan
forum r4 berharap bisa memperoleh kesempatan yang sama seperti kelompok r3 yang sebelumnya berhasil diangkat menjadi pppk paruh waktu.
“kami hanya ingin mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. banyak di antara kami sudah lama mengabdi, bahkan ada yang sudah 10 tahun,” tegasnya.
dalam pertemuan tersebut, para anggota dprd kota prabumulih menyatakan akan mendalami aspirasi yang disampaikan forum r4 dan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemkot prabumulih serta instansi terkait di tingkat pusat.
dprd kota prabumulih kini mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat resmi kepada wali kota agar mereka bisa diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
baca juga:dinas pendidikan prabumulih lakukan pembinaan dan penempatan pppk teknis
baca juga:kelulusan calon pppk di muara enim dibatalkan usai ada laporan ke wapres, ini penjelasan resmi bkpsdm
ketua dprd prabumulih, h. deni victoria sh m.si menyatakan bahwa lembaga legislatif setempat berdiri di belakang para pekerja honorer yang tergabung dalam kategori r4 dan r5.
 “kami dprd kota prabumulih akan melayangkan surat kepada pak wali kota agar r4–r5 dapat diakomodir menjadi pppk paruh waktu,” tegas deni victoria, usai menerima audiensi dari perwakilan phl r4, baru-baru ini.
tidak hanya memperjuangkan status kepegawaian, politisi partai demokrat itu juga menyoroti ancaman pemutusan hubungan kerja (phk) terhadap para tenaga non-asn. ia menegaskan agar pemkot prabumulih tidak mengambil langkah tersebut, sejalan dengan pernyataan presiden joko widodo.
“sesuai dengan pernyataan pak presiden, jangan ada phk massal. karena itu kita minta jangan ada pemberhentian terhadap phl ini,” ujarnya.
deni juga menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan kementerian pan-rb dan badan kepegawaian negara (bkn) terkait nasib tenaga honorer ini. dari hasil komunikasi tersebut, ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memang didorong untuk mengangkat r4 dan r5 menjadi pppk paruh waktu.
baca juga:dprd prabumulih gerak cepat, temui kemendagri perjuangkan nasib honorer yang gagal pppk
baca juga:pasca dilantik, 99 pppk prabumulih belum dapat kursi, cak arlan: sudah kelebihan
sementara itu, dari pihak eksekutif, sekretaris bkpsdm kota prabumulih, melwansyah menyampaikan bahwa rekomendasi dari dprd akan diteruskan kepada pimpinan.“aspirasi mereka kita tampung dan kami sampaikan kepada pimpinan,” ucapnya singkat.
langkah dprd ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi para tenaga honorer di prabumulih yang telah lama menanti kejelasan status kerja mereka.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 22 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan