Perjuangkan Honorer Tak Lulus PPPK, Pemkot Prabumulih Bakal Lobi BKN

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Selasa , 08 Jul 2025 - 21:43

Perjuangkan Honorer Tak Lolos PPPK, Pemkot Prabumulih Bakal Lobi BKN--prabupos

perjuangkan honorer tak lulus pppk, pemkot prabumulih bakal lobi bkn                            prabumulih, koranprabumulihpos.com — ratusan pegawai harian lepas (phl) pemkot prabumulih yang tak lolos seleks pppk tahap ii nasibnya diujung tanduk, kini dirumahkan. 
menyikapi hal itu pemerintah kota prabumulih tidak tinggal diam menyikapi nasib 154 tenaga honorer kategori r3 tersebut. 
sebagai langkah konkret, kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kota prabumulih, efran santiaji, s.t., m.m., dijadwalkan akan berangkat ke jakarta guna melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat.
walikota prabumulih, h. arlan, menyampaikan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk mengusulkan agar para honorer yang belum berhasil lolos seleksi dapat diterima kembali, meskipun dalam status paruh waktu.
baca juga:dirumahkan, nasib phl pemkot prabumulih tak lulus pppk di ujung tanduk?
baca juga:pemkot coret penerima insentif lolos pppk prabumulih, wako cak arlan: harus pilih
“besok saya perintahkan kepala bkpsdm untuk ke jakarta mengajukan usulan agar para honorer yang belum lolos kemarin bisa diterima kembali, walaupun dengan skema paruh waktu,” ujar arlan.
lebih lanjut, arlan menegaskan bahwa keputusan merumahkan para honorer ini bukanlah kebijakan yang diambil secara sepihak oleh pemerintah daerah, melainkan sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
“saya pribadi sangat mendukung dan terus berusaha agar mereka dapat kembali diterima, walaupun dalam bentuk pekerjaan paruh waktu. jadi, keputusan merumahkan ini bukan berasal dari saya, melainkan berdasarkan aturan pusat,” jelasnya.
dengan langkah ini, pemerintah kota berharap dapat memberikan solusi terbaik bagi para honorer yang belum berhasil melewati seleksi pppk, sembari tetap membuka peluang bagi mereka untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam pelayanan publik.
baca juga:dokter rsud hilang misterius hampir 1 tahun, inspektorat prabumulih turun tangan bentuk tim
baca juga:diduga korsleting listrik, rumah panggung di depan puskesmas delinom prabumulih dilalap api: anak pemilik ruma
seperti diketahui, sebanyak 154 phl yang gagal dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap i dan ii, kini mencari titik terang atas nasib mereka yang digantung.
sejak pagi hari, massa phl memadati area kantor wakil rakyat. isak tangis dan harapan mereka menyeruak, menyuarakan kegundahan yang selama ini tertahan. “tolong pak, usahakan nasib kami ini. gaji kami tak seberapa, air mata kami sudah terlalu sering jatuh,” ucap salah seorang phl dengan suara bergetar sambil meneteskan air mata.
keluhan serupa disampaikan oleh seorang phl yang mengaku bertugas di rsud prabumulih. ia mengaku rela bekerja keras siang malam bahkan saat hujan, hanya demi sebuah harapan untuk diangkat sebagai asn melalui jalur pppk. “kami sudah lama bekerja, kenapa yang baru justru lolos?” ungkapnya kecewa.
maryati, salah satu pppk yang turut hadir mendampingi aksi tersebut, menyoroti pentingnya optimalisasi formasi yang belum terisi. menurutnya, para honorer yang tidak lolos masih memiliki peluang jika pemerintah bersedia membuka ruang seleksi tambahan. “kami sudah terdaftar di database, tolong pak, kami mohon kebijakan optimalisasi,” katanya berharap.
baca juga:mulai kusam, gedung pemkot prabumulih bakal dicat ulang: target sebelum hut kota selesai
baca juga:2091 pegawai resmi kantongi sk: tak hanya sekedar absen, wako prabumulih ingatkan pppk harus disiplin!
sementara itu, apa yang ditakutkan oleh para tenaga honorer kini menjadi kenyataan. setelah dinyatakan tidak lulus pada seleksi pppk, baik tahap awal maupun tahap optimalisasi, kini mereka harus menerima kabar pahit: kontrak kerja mereka akan dihentikan.
kepastian itu disampaikan langsung oleh walikota prabumulih, h arlan, usai menghadiri rapat paripurna dprd di hari yang sama. menurutnya, keputusan tersebut diambil karena adanya larangan dari pemerintah pusat untuk memperkerjakan tenaga non-asn secara terus-menerus di lingkungan instansi pemerintahan.
“untuk sementara, aturan dari pusat, dirumahkan dulu,” jelas h arlan.
ia menambahkan, bila pemkot tetap mempekerjakan para tenaga honorer tanpa dasar hukum yang kuat, maka konsekuensinya bisa sangat berat, termasuk potensi sanksi hukum.
baca juga:agen brilink jangkau lebih dari 67 ribu desa, bri mantapkan langkah perluas inklusi keuangan nasional
baca juga:launching 12 juli: koperasi merah putih, fokus tekan harga sembako dan lpg di kota prabumulih
“phl inilah yang dihapuskan oleh pusat, phl, tks, dan lain-lain. kalau masih bekerja dan digaji oleh apbd tanpa dasar hukum, itu bisa berujung pidana,” tegasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 9 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan