Elon Musk Dirikan Partai Amerika, Investor Tesla Resah

KORANPRABUMULIHPOS.COM – Saham perusahaan mobil listrik Tesla mengalami penurunan signifikan dalam perdagangan pra-pasar pada Senin (7/7/2025), setelah CEO Elon Musk mengumumkan niatnya untuk membentuk partai politik baru.

Menurut laporan CNBC, harga saham Tesla tercatat turun hingga 7,13% setelah Musk mempublikasikan rencana untuk mendirikan “Partai Amerika”, partai yang akan fokus memenangkan 2–3 kursi Senat dan 8–10 kursi di DPR AS. Musk menyatakan tujuan pembentukan partai ini adalah untuk menjadi kekuatan penentu dalam pengambilan keputusan legislatif, terutama terhadap kebijakan kontroversial.

“Kami ingin memastikan undang-undang yang disahkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” ujar Musk dalam pernyataannya.

Namun, keterlibatan Musk dalam dunia politik lagi-lagi menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Sebelumnya, miliarder teknologi ini sempat bergabung dengan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) — sebuah badan yang bekerja erat dengan pemerintahan Presiden Donald Trump — yang kala itu dinilai sebagai langkah berisiko bagi citra Tesla.

Setelah meninggalkan DOGE pada Mei lalu, saham Tesla sempat mengalami kenaikan. Tapi pengumuman terbaru Musk yang kembali menjerumuskannya ke ranah politik justru dinilai dapat mengganggu fokus perusahaan pada saat-saat penting dalam perkembangan bisnisnya.

Analis teknologi dari Wedbush Securities, Dan Ives, dalam catatan analisis hari Minggu menyebut bahwa langkah Musk ini bertolak belakang dengan harapan para pemegang saham Tesla.

“Musk semakin dalam masuk ke ranah politik dan ini sangat bertolak belakang dengan keinginan sebagian besar investor, terutama di masa krusial bagi pertumbuhan Tesla,” ujarnya.

Meskipun banyak pendukung loyal Musk tetap berdiri di belakangnya, ada kelelahan tersendiri dari para pemegang saham terhadap manuver-manuver politik sang CEO.

Di sisi lain, hubungan Musk dengan Presiden Trump juga mengalami pasang surut. Awalnya, ia mendapat pujian dari Trump karena kiprahnya mendukung efisiensi pemerintahan. Namun belakangan, keduanya berselisih paham dalam sejumlah kebijakan, termasuk RUU belanja negara yang dianggap Musk berpotensi memperbesar utang nasional.

Musk juga secara terbuka mengkritisi pemangkasan insentif pajak bagi energi terbarukan dan kendaraan listrik, serta berkurangnya dukungan terhadap pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti tenaga surya dan angin.