Isu Pemotongan Dana Nakes, Komisi IV DPRD OI Lakukan Sidak Mendadak

OGAN ILIR, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Dugaan pemotongan dana jasa pelayanan BPJS di Puskesmas Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara, mendorong Komisi IV DPRD Kabupaten Ogan Ilir melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada fasilitas kesehatan tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Ogan Ilir, Muhammad Sayuti, menyatakan bahwa sidak dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan yang menyebutkan adanya ketidaksesuaian antara nominal jasa pelayanan yang ditandatangani dan yang diterima oleh tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan.

"Setiap bulan, para tenaga medis menerima dana jasa pelayanan BPJS berdasarkan jumlah pasien yang dilayani. Namun menurut informasi yang kami terima, jumlah yang diterima tidak sesuai dengan yang ditandatangani," ujar Sayuti.

Ketua Fraksi PKS ini mengungkapkan bahwa diduga terjadi pemotongan antara 30 hingga 50 persen dari dana jasa tersebut oleh Kepala Puskesmas, tanpa penjelasan yang jelas.

BACA JUGA:Tingkatkan Pemahaman dan Kesabaran Masyarakat Tentang Pelaksanaan di Puskesmas

BACA JUGA:Diserbu Emak - emak, Layanan KB Gratis di Puskesmas Pasar Prabumulih Over Target

"Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, kami berkewajiban menindaklanjuti isu ini sesuai amanat undang-undang," tambahnya.

Sayuti menegaskan pentingnya memastikan layanan kesehatan berjalan optimal, mengingat sektor ini merupakan layanan dasar yang sangat vital bagi masyarakat.

“Kalau ada persoalan yang bisa mengganggu layanan, tentu harus kami klarifikasi dan cari jalan keluarnya,” tegasnya.

Namun setelah sidak dilakukan, pihak Puskesmas Payakabung membantah adanya praktik pemotongan dana tersebut. Mereka memastikan bahwa isu yang beredar tidak benar dan menyatakan bahwa layanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar tanpa kendala.

BACA JUGA:Penipuan Lowongan Kerja Mengatasnamakan Puskesmas Karang Raja, Warga Diimbau Waspada Hoax!

BACA JUGA:Berulang Tahun, Yuk Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas; Ini Alamat 9 Puskesmas di Kota Prabumulih

"Secara langsung pihak puskesmas membantah dugaan tersebut. Alhamdulillah, mereka sampaikan bahwa pelayanan tetap optimal," ujar Sayuti.

Sebagai mitra kerja, DPRD Ogan Ilir melalui Komisi IV menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pelayanan kesehatan yang adil, terjangkau, dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pelosok.