Korupsi Pengadaan Serat Optik, Kejaksaan Tahan Kadiskominfo Kalbar dan Pelaksana Proyek

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Rabu , 30 Apr 2025 - 07:25

Korupsi Pengadaan Serat Optik, Kejaksaan Tahan Kadiskominfo Kalbar dan Pelaksana Proyek--

korupsi pengadaan serat optik, kejaksaan tahan kadiskominfo kalbar dan pelaksana proyek                            pontianak, koranprabumulihpos.com - kejaksaan negeri (kejari) pontianak telah menahan kepala dinas komunikasi dan informatika (kominfo) provinsi kalimantan barat, berinisial s, bersama seorang rekanan berinisial al, yang terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan jaringan serat optik tahun 2022.
menurut kepala seksi intelijen kejari pontianak, dwi setiawan kusumo, kedua tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan anggaran yang lebih dari rp3 miliar, yang menyebabkan kerugian negara.
"pada selasa, 29 april 2025, kami telah memindahkan kedua tersangka beserta barang bukti ke jaksa penuntut umum untuk proses lebih lanjut," ujarnya.
penahanan dilakukan setelah adanya bukti yang cukup yang mengarah pada keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan anggaran pada proyek serat optik yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan internet antar instansi pemerintah daerah.
baca juga:lubuklinggau bergejolak! kasus korupsi pmi digeledah, bukti disita
baca juga:kasus dugaan korupsi pmi palembang: kejari periksa 10 saksi, terus gali bukti baru
kedua tersangka, yaitu s selaku kepala dinas kominfo kalbar dan al sebagai pelaksana proyek, ditahan setelah ditemukan bukti yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam proyek yang berfokus pada peningkatan jaringan internet antar organisasi perangkat daerah (opd) di kalbar.
dalam keterangannya, dwi setiawan kusumo menambahkan bahwa kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diperbarui dalam uu nomor 20 tahun 2021, serta pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. “akibat tindakan mereka, negara mengalami kerugian lebih dari rp3 miliar,” tambah dwi.
saat ini, kedua tersangka ditahan di rumah tahanan negara (rutan) kelas iia pontianak selama 20 hari ke depan, sambil menunggu proses penyidikan dan persidangan lebih lanjut.
kasi pidana khusus kejari pontianak, salomo saing, menjelaskan bahwa proyek pengadaan serat optik dimulai pada 2021 dengan anggaran awal lebih dari rp6 miliar, menggunakan sistem e-katalog dan pembayaran bulanan sekitar rp500 juta. namun, pada tahun 2022, pengadaan dilanjutkan dengan anggaran lebih dari rp5 miliar dan kemudian diubah menjadi rp5,7 miliar setelah dilakukan addendum untuk menjangkau 50 opd, sebelumnya hanya 40 opd.
baca juga:kembali terseret kasus korupsi, alex noerdin diperiksa soal pasar cinde palembang
baca juga:eks pejabat bni palembang jadi tersangka korupsi, terlibat pembobolan sistem bank
salomo juga menyoroti fakta bahwa pengadaan tersebut dilakukan tanpa prosedur lelang yang sesuai ketentuan. pt borneo cakrawala media, perusahaan penyedia, langsung ditunjuk tanpa melalui proses lelang meskipun proyek tersebut sudah direncanakan sejak desember 2021.
penetapan tersangka dilakukan setelah pihak penyidik memperoleh dua alat bukti yang cukup, termasuk keterangan saksi, ahli, serta dokumen-dokumen terkait. kejari pontianak menegaskan akan melanjutkan kasus ini hingga selesai, dengan tujuan memastikan para tersangka mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang merugikan negara.
pihak kejaksaan juga menegaskan komitmen untuk terus memerangi praktik korupsi, terutama dalam proyek-proyek pengadaan pemerintah yang melibatkan anggaran publik. kejari memastikan bahwa tidak akan ada pengecualian dalam mengusut siapa pun yang terlibat dalam kasus korupsi ini.
kasus ini menarik perhatian publik karena proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur jaringan internet antar instansi pemerintah di kalimantan barat. dengan penahanan kedua tersangka, masyarakat berharap agar proses hukum berjalan secara transparan dan adil.
baca juga:kasus korupsi proyek pupr oku: kpk periksa pejabat dprd dan pihak swasta di mapolda sumsel
baca juga:kejati sumsel geledah bpkad, dalami kasus korupsi pasar cinde
kejaksaan juga berjanji akan terus mengawasi proyek-proyek serupa untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran yang dapat merugikan negara dan masyarakat.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 6 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan