Banyuasin Terapkan Outsourcing untuk Honorer Non-Database, Ini Aturannya!

BANYUASIN, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Sekretaris Daerah, Erwin Ibrahim, mengumumkan bahwa tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database akan dialihkan ke sistem outsourcing. Pernyataan ini disampaikan pada hari Selasa, 18 Maret 2025.

"Kontrak mereka tidak akan diperpanjang dan gaji mereka juga tidak lagi diberikan melalui jalur honorer. Mereka akan dialihkan ke sistem outsourcing," ujarnya.

Ke depannya, outsourcing ini akan melibatkan berbagai penyedia jasa pekerja seperti untuk kebersihan, keamanan, sopir, dan tenaga pramu bakti. Sistem ini akan dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa.

Erwin Ibrahim menambahkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk memfasilitasi tenaga honorer non-database agar dapat dialihkan ke sistem outsourcing dengan lancar.

BACA JUGA:Kejati Sumsel Periksa 5 Pejabat PUPR Banyuasin, Dalami Kasus Korupsi Proyek 2023

BACA JUGA:Nabila Askolani, Putri Bupati Banyuasin Terpilih, Jadi Ketua TP PKK Termuda di Indonesia!

"Jangan khawatir, meskipun skemanya berbeda, honorer non-database yang sebelumnya takut kehilangan pekerjaan masih dapat bekerja melalui skema baru ini," jelasnya.

Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, tercatat ada sekitar 59 tenaga honorer non-database yang akan difasilitasi untuk beralih menjadi tenaga outsourcing.

Keputusan ini didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP-PK), serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017.

Selain itu, edaran dari Menteri PAN-RB No: B/5993/M.SM.01.00/2024 yang terbit pada 12 Desember 2024 dan Surat Bupati Banyuasin Nomor: 1/2025 pada 22 Januari 2025 mengenai penganggaran gaji untuk Pegawai Non-ASN turut mendasari kebijakan ini.(*)