Terbongkar! KPK Intai Sejak Januari, Skandal ‘Jatah Pokir’ DPRD OKU Terungkap

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Senin , 17 Mar 2025 - 19:09

Terbongkar! KPK Intai Sejak Januari, Skandal ‘Jatah Pokir’ DPRD OKU Terungkap--

terbongkar! kpk intai sejak januari, skandal ‘jatah pokir’ dprd oku terungkap                            koranprabumulihpos.com - sejak januari 2025, komisi pemberantasan korupsi (kpk) ternyata telah mengawasi dugaan permainan anggota dprd kabupaten ogan komering ulu (oku) yang diduga bersekongkol dengan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) oku untuk mendapatkan bagian dari proyek pokok pikiran (pokir).
pokir sendiri merupakan program yang memungkinkan anggota dewan mengusulkan proyek pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat. namun, program ini kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
menurut ketua kpk, setyo budiyanto, pengawasan dimulai sejak pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) oku tahun anggaran 2025.
"pada januari 2025, dalam proses pembahasan rapbd oku 2025, sejumlah anggota dprd mendekati pihak pemerintah daerah untuk meminta jatah pokir," ujar setyo budiyanto dalam konferensi pers di gedung merah putih kpk pada 16 maret 2025, didampingi juru bicara tessa mahardhika s dan direktur penyidikan asep guntur rahayu.
baca juga:terbongkar! kpk intai sejak januari, skandal ‘jatah pokir’ dprd oku terungkap
baca juga:kpk telusuri aliran dana dalam kasus suap proyek oku, bupati diduga terlibat
pada awalnya, dprd oku disebut meminta agar anggaran pokir dialokasikan dalam bentuk proyek fisik di dinas pupr dengan total nilai rp45 miliar. dari jumlah tersebut, ketua dan wakil ketua dprd mendapat alokasi rp5 miliar, sementara anggota dprd lainnya masing-masing rp1 miliar.
namun, karena keterbatasan anggaran, nilai proyek akhirnya dikurangi menjadi rp35 miliar, dengan komitmen fee sebesar 20 persen atau sekitar rp7 miliar sebagai bagian yang diduga menjadi "jatah" untuk anggota dprd oku.
sebagai hasil dari kesepakatan ini, setelah apbd oku 2025 disetujui, anggaran dinas pupr mengalami lonjakan signifikan, dari yang sebelumnya hanya rp48 miliar menjadi rp96 miliar.
kpk yang telah lama melakukan penyelidikan akhirnya menggelar operasi tangkap tangan (ott) setelah mendapatkan cukup bukti mengenai dugaan korupsi ini.
baca juga:kpk amankan uang rp2,6 miliar dalam ott terkait suap proyek pupr di oku 
baca juga:kpk tangkap tangan di oku, pengamanan polres diperketat
dalam prosesnya, kepala dinas pupr oku, nopriansyah (nop), dikabarkan menawarkan sembilan proyek kepada pihak swasta, yakni m. fauzi alias pablo (mfz) dan ahmad sugeng santoso (ass).
para kontraktor ini disebut diminta menyetorkan komitmen fee sebesar 22 persen dari nilai proyek—2 persen untuk dinas pupr dan 20 persen untuk dprd oku.
berikut daftar proyek yang dikondisikan dalam dugaan kasus ini:

rehabilitasi rumah dinas bupati – rp8,39 miliar (cv royal flush)
rehabilitasi rumah dinas wakil bupati – rp2,46 miliar (cv rimbun embun)
pembangunan kantor dinas pupr oku – rp9,88 miliar (cv daneswara satya amerta)
pembangunan jembatan desa guna makmur – rp983 juta (cv gunten rizky)
peningkatan jalan poros desa tanjung manggus – desa bandar agung – rp4,92 miliar (cv daneswara satya amerta)
peningkatan jalan desa panai makmur – guna makmur – rp4,92 miliar (cv adhya cipta nawasena)
peningkatan jalan unit xvi – kedaton timur – rp4,92 miliar (cv mdr corporation)
peningkatan jalan let. muda m. sidi junet – rp4,85 miliar (cv berlian hitam)
peningkatan jalan desa makarti tama – rp3,93 miliar (cv mdr corporation)

baca juga:pejabat oku kena ott kpk, hd: pelajaran bagi kita semua 
baca juga:kpk ott pejabat oku: 8 ditangkap, pemeriksaan berlanjut ke jakarta
untuk melancarkan skema ini, pejabat dinas pupr dan pihak kontraktor dikabarkan melakukan tanda tangan kontrak di lampung tengah, menggunakan perusahaan-perusahaan tertentu sebagai kedok.
pada 11-12 maret 2025, mfz disebut mengurus pencairan uang muka untuk beberapa proyek. lalu, pada 13 maret 2025, ia menarik dana dari bank sumselbabel.
meskipun saat itu keuangan pemda oku sedang mengalami tekanan karena prioritas pembayaran thr dan gaji pegawai, pencairan uang muka proyek tetap dilakukan.
mfz kemudian menyerahkan dana sebesar rp2,2 miliar kepada nopriansyah (nop), yang kemudian menitipkan uang tersebut kepada seorang pegawai dinas perumahan dan permukiman oku bernama arman.
baca juga:terseret kasus gratifikasi! kpk amankan 11 mobil mewah dan uang asing dari rumah ketua umum pemuda pancasila
baca juga:kolaborasi kemenag-kpk: rancang buku antikorupsi berdasarkan nilai agama
menjelang hari raya idul fitri, sejumlah anggota dprd, termasuk ferlan juliansyah (fj), ketua komisi iii dprd oku m. fahrudin (mfr), serta ketua komisi ii dprd oku umi hartati (uh), disebut mulai menagih jatah fee proyek yang telah disepakati sebelumnya.
sebagai tanggapan, nopriansyah disebut berjanji akan menyalurkan uang tersebut setelah pencairan uang muka dari sembilan proyek yang telah dirancang sebelumnya.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 12 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan