Masalah Pungli di Sekolah, ini Kata Wali Kota Prabumulih

KORANPRABUMULIHPOS.COM - Wali kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih, H Arlan dan Franky Nasril benar-benar akan mewujudkan program kerjanya yang sudah disampaikan pada saat janji kampanye nya.

Khususnya di bidang pendidikan, yang disampaikan pada saat rapat perdana Wali Kota Prabumulih, bertemu dengan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD),

para Camat, Lurah dan Kepala Sekolah, yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 1 kantor Pemerintah Kota Prabumulih, Senin 3 Maret 2025.

Pria yang akrab disapa dengan sebutan Cak Arlan ini, mengingatkan kepada para kepala sekolah dan juga Kepala Dinas Pendidikan agar benar-benar mengontrol pelaksanaan proses pembelajaran di semua satuan pendidikan. 

BACA JUGA:Ini Pesan Wali Kota Prabumulih Pertama Ngantor

BACA JUGA:Pertama Ngantor Wako Prabumulih Ultimatum Kepala OPD

"Khususnya mengenai pungutan liar (pungli 9 di sekolah itu, jangan sampai terjadi lagi minta tolong ya Bapak ibu," ujarnya di hadapan para Kepala Sekolah di Kota Prabumulih.

Menurutnya pendidikan merupakan hak semua warga negara, tak terkecuali di Kota Prabumulih. Karena itu dia mengatakan agar warga Kota Prabumulih semuanya pintar-pintar dan semuanya harus sekolah tanpa dibebani dengan pungutan-pungutan. 

"Karena itu Cak dan Pak wakil walikota menerapkan program sekolah gratis, bahkan membantu seragam gratis itu, tak lepas Untuk meringankan beban orang tua murid, agar mereka bisa belajar tanpa dibebani dengan biaya," jelasnya.

Meski di Kota Prabumulih hanya bertanggung jawab untuk pendidikan dasar (SD) dan SMP saja, dia juga menghimbau agar pihak pengelola SMA dan SMK, juga meniadakan tentang pungutan liar meskipun namanya uang komite, jika itu memberatkan wali murid.

BACA JUGA:Resmi! Mendikdasmen Percepat Jadwal Libur Lebaran 21 Maret. Cek Jadwal Selengkapnya

Lanjutnya, langkah awal dirinya akan mengundang para Kepala SMA di Kota Prabumulih, untuk menyampaikan mengenai pungutan liar jangan sampai terjadi lagi. 

"Jika memang sudah disampaikan dan itu masih terjadi, maka kita akan bersurat dan berkoordinasi ke pihak Dinas Pendidikan Provinsi," pungkasnya.

Mengenai sekolah swasta, pria berkacamata ini mengatakan akan mempelajari mengenai hal ini, karena semua satuan pendidikan mendapatkan jata Dana Bantuan operasional Sekolah (Bos).