Isi Surat Edaran Menkominfo soal Penggunaan AI

Reporter: Tedy |

Editor: Tedy |

Sabtu , 23 Dec 2023 - 03:30

Menkominfo menerbitkan Surat Edaran Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan yang diharapkan dapat pedoman etika dalam pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia. Foto: Adi Fida/detikINET--

isi surat edaran menkominfo soal penggunaan ai                            jakarta - menkominfo menerbitkan surat edaran etika penggunaan kecerdasan buatan yang diharapkan dapat menjadi pedoman etika dalam pengembangan dan pemanfaatan ai di indonesia. surat ini ditujukan kepada pelaku usaha, aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artificial, pada para penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik dan privat.
berikut isi surat edaran etika penggunaan ai.
- penyelenggaraan kemampuan kecerdasan artifisial mencakup kegiatan konsultasi, analisis, dan pemrograman. penggunaan teknologi kecerdasan artifisial termasuk ke dalam subset dari machine learning, natural language processing, expert sastem, deep learning, robotics, neural netuorks, dan szbset lainnya.
baca juga:5 hp oppo dengan ram 8 gb termurah, harganya rp 2 jutaan aja!
- penyelenggaraan teknologi kecerdasan artifisial memperhatikan nilai etika kecerdasan artifisial meliputi:
1) inklusivitas
penyelenggaraan kecerdasan artifisial perlu memperhatikan nilai kesetaraan, keadilan, dan perdamaian dalam menghasilkan informasi maupun inovasi untuk kepentingan bersama.
baca juga:libur nataru, ka luncurkan double win deals bagi penumpang di 18 stasiun ka
2) kemanusiaan
penyelenggaraan kecerdasan artifisial perlu memperhatikan nilai kemanusiaan dengan tetap saling menjaga hak asasi manusia, hubungan sosial, kepercayaan yang dianut, serta pendapat atau pemikiran setiap orang.
3) keamanan
penyelenggaraan kecerdasan artifisial perlu memperhatikan aspek keamanan pengguna dan data yang digunakan agar dapat menjaga privasi, data pribadi, dan mengutamakan hak pengguna sistem elektronik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
4) aksesibilitas
penyelenggaraan kecerdasan artifisial bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. setiap pengguna memiliki hak yang sama dalam mengakses penyelenggaraan
teknologi berbasis kecerdasan artifisial untuk kepentingannya dengan tetap menjaga prinsip etika kecerdasan artifisial yang berlaku.
5) transparansi
penyelenggaraan kecerdasan artifisial perlu dilandasi dengan transparansi data yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan data dalam mengembangkan inovasi teknologi. pelaku usaha dan pse dapat memberikan akses kepada pengguna yang berhak untuk mengetahui penyelenggaraan data
dalam pengembangan teknologi berbasis kecerdasan artifisial.
6) kredibilitas dan akuntabilitas
penyelenggaraan kecerdasan artifisial perlu mengutamakan kemampuan dalam pengambilan keputusan dari informasi atauinovasi yang dihasilkan. informasi yang dihasilkan melalui kecerdasan artifisial harus dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan ketika disebarkan kepada publik.
7) pelindungan data pribadi
penyelenggaraan kecerdasan artifisial harus memastikan pelindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) pembangunan dan lingkungan berkelanjutan
penyelenggaraan kecerdasan artifisial mempertimbangkan dengan cermat dampak yang ditimbulkan terhadap manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya, untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.
9) kekayaan lntelektual
penyelenggaraan kecerdasan artifisial tunduk pada prinsip pelindungan hak kekayaan intelektual sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
pelaksanaan dan tanggung jawab penggunaan ai
1. pelaksanaan
a) penyelenggaraan kecerdasan artifisial dilandasi dengan etika dan kode etik yang berlaku bagi pelaku usaha dan pse.
b) pelaksanaan program edukasi terkait penyelenggaraan kecerdasan artifisial meliputi namun tidak terbatas pada pengembangan kompetensi teknis, studi aspek etika, humaniter dan sosial yang dilakukan untuk masyarakat, sebagai tanggung jawab pengembang untuk turut mengembangkan sumber daya manusia di indonesia.
c) penyelenggaraan kemampuan pemrograman berbasis kecerdasan artifisia,l sebagai pendukung aktivitas manusia.
d) pengawasan dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara, dan pengguna untuk mencegah adanya penyalahgunaan dan/ atau pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan artifisial yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
e) pemanfaatan fasilitas kecerdasan artifisial untuk meningkatkan kreativitas pengguna dalam menyelesaikan permasalahan dan pekerjaan.
f) penyelenggaraan kecerdasan artifisial yang saling menjaga privasi data sehingga tidak ada individu yang dirugikan.
2. tanggung jawab
a) memberikan pelindungan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kecerdasan artifisial, khususnya terkait dengan penggunaan data
b) memastikan kecerdasan artifisial tidak diselenggarakan sebagai penentu kebijakan dan/atau pengambil keputusan yang menyangkut kemanusiaan.
c) mencegah adanya rasisme dan segala bentuk tindakan yang merugikan manusia.
d) menyelenggarakan kecerdasan artifisial untuk peningkatan kemampuan berinovasi dan pemecahan masalah.
e) melaksanakan kewajiban regulasi penyelenggaraan kecerdasan artifisial dengan tujuan menjaga keamanan dan hak pengguna di media digital.
f) memberikan informasi yang berkaitan dengan pengembangan teknologi berbasis kecerdasan artifisial oleh pengembang untuk mencegah dampak negatif dan kerugian dari teknologi yang dihasilkan terhadap pengguna, kementerian komunikasi dan informatika, dan/atau publik.
g) memperhatikan manajemen risiko dan manajemen krisis dalam pengembangan kecerdasan artifisial. (dc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 23 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan