Pj Sekda Prabumulih Hadiri Rapat Virtual Penataan Tenaga Non-ASN yang Dipimpin Mendagri

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Rabu , 08 Jan 2025 - 20:58

Pj Sekda Prabumulih Hadiri Rapat Virtual Penataan Tenaga Non-ASN yang Dipimpin Mendagri --prabupos

pj sekda prabumulih hadiri rapat virtual penataan tenaga non-asn yang dipimpin mendagri                             prabumulih, koranprabumulihpos.com – pemerintah kota prabumulih yang diwakili oleh pj sekretaris daerah, drs. aris priadi, sh., m.si, bersama asisten iii, drs. amilton, mengikuti rapat virtual yang membahas penataan tenaga non-asn di instansi pemerintahan daerah, rabu 8 januari 2025
rapat yang diselenggarakan secara daring ini dipimpin oleh menteri dalam negeri, jenderal muhamad tito karnavian, dengan turut hadir menteri panrb dan kepala bkn ri. 
fokus utama dalam rapat ini adalah mendiskusikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan isu terkait tenaga non-asn di lingkungan pemerintahan daerah.
selain pj sekretaris daerah, beberapa pejabat dari pemerintah kota prabumulih juga hadir dalam rapat ini, termasuk kepala bkpsdm, kepala bagian organisasi, dan perwakilan dari bkd kota prabumulih.
baca juga:waspada penipuan! nama ketua dprd prabumulih deni victoria dicatut: kirim pesan ajak berbisnis
baca juga:tak ada gugatan, kpu prabumulih segera tetapkan wako dan wawako terpilih
rapat tersebut berlangsung di ruang virtual diskominfo, kantor pemerintah kota prabumulih, dan merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk memastikan penataan tenaga non-asn dilaksanakan dengan transparansi, perencanaan yang matang, dan mematuhi regulasi yang ada.
pj sekretaris daerah kota prabumulih, drs. aris priadi, sh., m.si, menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah kota prabumulih dalam rapat ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. 
"penataan tenaga non-asn adalah salah satu langkah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan efektif di masa depan," ungkapnya.
melalui kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan penataan tenaga non-asn dapat memberikan solusi yang adil, berkelanjutan, dan berdampak positif pada peningkatan kinerja pemerintahan.
mendagri tito: segera manfaatkan peluang seleksi pppk tahap ii sebelum batas waktu
sementara itu, dalam rapat tersebut menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memanfaatkan kesempatan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap ii.
ajakan tersebut disampaikan tito saat mengikuti rapat koordinasi penataan tenaga non asn di instansi pemerintah daerah secara virtual dari kantor pusat kementerian dalam negeri (kemendagri), jakarta, pada rabu, 8 januari 2025.
tito menekankan bahwa seleksi ini penting untuk membantu pemda dalam menyelesaikan penataan pegawai non-aparatur sipil negara (asn). saat ini, seleksi pppk tahap ii diperpanjang hingga 15 januari 2025 agar lebih banyak pegawai non-asn yang dapat mendaftar.
"rapat ini bertujuan untuk menyadarkan kita semua bahwa waktu pendaftaran pppk tahap ii sudah semakin mendekat, batas pendaftarannya sampai 15 januari 2025," ujar tito.
menurutnya, perpanjangan masa pendaftaran ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memberi peluang bagi pegawai non-asn agar bisa mengikuti seleksi dan bergabung sebagai pppk.
dia menjelaskan, penyelesaian status pegawai non-asn ini merujuk pada pegawai yang tercatat dalam basis data badan kepegawaian negara (bkn).
"asn terdiri dari dua kategori, yaitu pns dan pppk. keduanya merupakan aparatur sipil negara, hanya statusnya yang berbeda," jelasnya.
tito menambahkan, bagi pegawai non-asn yang mengikuti seleksi pppk, mereka akan mendapatkan status yang lebih jelas dan terjamin.
"ini juga sesuai dengan harapan mereka untuk menjadi pegawai pemerintah dengan status kontrak, pppk. tentunya, proses ini harus melalui seleksi," tuturnya.
mendagri juga mengingatkan pentingnya pemda segera menyelesaikan masalah pegawai non-asn agar tidak memunculkan masalah di masa mendatang, terutama dengan adanya peralihan kepemimpinan kepala daerah setelah pilkada serentak 2024.
"jika kepala daerah baru menggantikan yang lama, persoalan ini bisa menjadi beban baru, baik bagi pemda maupun pemerintah pusat," imbuhnya.
sementara itu, kepala badan kepegawaian negara (bkn) zudan arif fakrulloh menyoroti pentingnya pemda untuk memberikan informasi yang jelas terkait jadwal seleksi pppk tahap ii agar lebih banyak pegawai non-asn yang ikut serta.
"masih banyak pegawai non-asn yang seharusnya bisa ikut seleksi pppk tahap i, namun belum mendaftar," ujarnya.
zudan juga menjelaskan beberapa masalah yang menyebabkan pegawai non-asn tidak lolos pada seleksi administrasi pppk tahap i, seperti ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan kelengkapan administrasi yang kurang.
"perlu diperhatikan agar masalah seperti ini tidak terulang di seleksi pppk tahap ii," tambahnya.
untuk mendukung kelancaran seleksi, kemendagri, kementerian panrb, dan bkn akan mengadakan coaching clinic untuk pemda sebelum batas akhir pendaftaran pada 15 januari 2025. kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi kendala teknis dalam pendaftaran seleksi pppk tahap ii.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 9 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan