Bawaslu: Meskipun Pelanggaran Ada, Pilkada 2024 Secara Umum Berjalan Baik

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menggelar acara Media Gathering dan Diskusi Media di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, pada 3-5 Desember 2024. Tema yang diangkat adalah evaluasi pengawasan pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak 2024.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menilai bahwa secara umum, pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, khususnya Pilkada 2024, telah berjalan dengan baik. Namun, Lolly menegaskan bahwa ini bukan berarti tanpa pelanggaran.

“Apakah ini berarti tidak ada pelanggaran? Tentu tidak, pelanggaran tetap ada,” ujar Lolly. “Per 1 Desember 2024, sudah tercatat 1.500 laporan pelanggaran yang ditangani Bawaslu,” tambahnya.

Lolly menjelaskan bahwa jumlah laporan yang masuk menunjukkan adanya upaya pelanggaran, meskipun sebagian sudah berhasil dicegah. Ia juga menekankan betapa pentingnya evaluasi Pilkada dari berbagai perspektif, termasuk peran media dalam pengawasan.

BACA JUGA:Pertemuan dengan US-ASEAN, Prabowo Ungkap Kepuasan atas Kinerja Kabinet Merah Putih

BACA JUGA:Strategi Komunikasi Baru: 34 Ribu Pegawai ATR/BPN Jadi Agen Penyebar Informasi Kebijakan

“Bawaslu sangat mengapresiasi peran media yang sudah berkontribusi besar dalam membuat pengawasan ini lebih efektif,” ungkapnya.

Lolly berharap Media Gathering dan Diskusi Media ini dapat dimanfaatkan untuk menyamakan pandangan terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan serta memperkuat kerjasama di masa mendatang. Selain itu, ia juga mengharapkan adanya catatan kritis yang berguna untuk perbaikan Pilkada ke depan.

Dalam acara ini, beberapa narasumber hadir untuk berbagi wawasan, antara lain Anggota Bawaslu Kepulauan Riau Mariyamah, anggota KPI Pusat Mimah Susanti, serta pegiat Pemilu Anik Sholihatun. Selain itu, turut hadir pula Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Zulhadril dan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja.

Mariyamah, Anggota Bawaslu Kepulauan Riau, menyebutkan bahwa terdapat sejumlah anomali selama Pilkada 2024, salah satunya di Batam, di mana ditemukan 200 identitas dengan alamat yang sama. Selain itu, media juga masih memberitakan aktivitas calon saat masa tenang, yang menjadi bahan evaluasi untuk memastikan hal tersebut tidak terulang pada Pilkada mendatang.

Secara umum, Mariyamah menilai bahwa pelanggaran di Kepulauan Riau lebih banyak terjadi terkait daftar pemilih tetap (DPT) dan pemberitaan media. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pilkada di Kepulauan Riau lebih kondusif dibandingkan daerah lain, yang sebagian besar dipengaruhi oleh kultur setempat yang mengedepankan nilai sopan santun, seperti pantun.